Beberapa hari lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memproklamirkan kebencian terhadap produk impor. Secara bersamaan, anak buahnya sebut bakal ada impor beras hingga sejuta ton.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan adanya impor beras sejuta ton demi menjaga ketersedian pangan saat Puasa Ramadan, dan Lebaran. Hal ini dilakukan agar tidak terjadinya lonjakan harga.

Atas rencana ini, Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI), Dwi Andreas Santosa mengecam keras. Seharusnya, pemerintah mempertimbangkan ulang wacana impor beras. Sebab, hal itu akan menyakitkan hati petani.  "Kami ingin pemerintah mempertimbangkan ulang wacana impor beras. Hal itu menyakitkan hati petani karena bisa menekan harga beras," katanya kepada MNC Portal Indonesia, Sabtu (6/3/2021).

Dia mengatakan, kebijakan ini sangat anomali dengan keadaan yang ada di Tanah Air. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada triwulan I 2021, stok beras akan meningkat tajam sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah untuk mengimpor beras.  "Jadi alasannya apa ketika mau panen raya justru pemerintah mau impor beras. Itu menyakitkan petani karena harga di petani terus mengalami penurunan. Apalagi Maret- April panen raya maka harga akan semakin jatuh," ujarnya.

Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) ini juga memaparkan, Gabah Kering Giling (GKG) pada Januari April 2021 akan ada sebesar 25,37 juta ton. Angka itu meningkat 26,88 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Untuk itu, dia meminta pemerintah mempertimbangkan kembali wacana impor, karena stok beras saat ini masing sangat aman. "Terjadi lonjakan 5,73 juta ton dibanding tahun lalu. Ini kan sangat menyakitkan jika cadangan beras sangat memadai tiba-tiba ada wacana impor beras. saya pastikan produksi tahun lebih tinggi dibandingkan tahun 2020,” ucapnya.

Sementara, Anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal Pasluddin bkal mempersoalkan rencana impor beras sejuta ton. Kata dia, seharusnya pemerintah bisa lebih fokus menyerap panen raya petani tahun ini yang diperkirakan BPS akan meningkat hingga 4,86 persen.“Ini kebijakan yang menurut saya kurang tepat karena kebijakan seperti itu membuat kita tidak percaya diri bahwa kita punya stok yang cukup dan masa panen sedang berjalan juga,” ujar Pasluddin.

Dikatakan dia, Komisi IV mempertanyakan data yang menjadi pertimbangan untuk dilakukan impor beras tersebut oleh pemerintah dalam hal ini.“Selama ini saja masih ada kok beras impor jenis tertentu yang dibilang beras khusus tapi nyatanya masih rembes ke pasaran. Menurut kami ini akal-akalan saja, seharusnya Kemenko itu koordinasi dulu dengan menteri pertanian, BPS, DPR,” katanya.

Menurutnya memang cadangan beras pemerintah (CBP) memang harus ada, namun selama ini Bulog sendiri telah melakukan penyerapan beras petani untuk dijadikan CBP. “Ya mungkin kenapa mereka (Bulog) tidak membeli banyak, ya karena ketentuan harga mereka biasanya lebih rendah dari harga pasaran,” tuturnya.

Pengadaan impor beras dikhawatirkan akan menekan harga ditingkat petani. Andi berfikir jika memang impor beras dilakukan untuk kebutuhan iron stock, Bulog seharusnya melakukan penyerapan beras petani saat ini. “Kalau untuk stok kenapa tidak melakukan penyerapan sekarang? Petani sedang panen kok, ada beras yang bisa dibeli Bulog untuk dijadikan stok. Saya juga menyoroti bagaimana dengan stok sisa yang masih ada di gudang Bulog, apakah masih layak kondisinya?” jelasnya.

Sementara, Sekretaris Perum Bulog Awaluddin Iqbal menyebutkan, berdasarkan hasil Rakortas, Perum Bulog memang mendapat penugasan untuk melakukan impor beras. “Namun kami masih mempertimbangkan masa panen, jumlah stok CBP dalam pelaksanaanya,” ujarnya kepada SariAgri melalui panggilan suara.

Disebutkan Iqbal bahwa rencana izin impor beras yang dikeluarkan sebanyak 500 ribu ton untuk CBP, dan 500 ribu ton untuk komersial. Sementara, menurut data Bulog, total stok beras Bulog saat ini berjumlah 870.421 ton yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Ketika ditanya perkiraan waktu pelaksanaan impor, dia mengatakan bahwa itu masih belum bisa ditetapkan karena mereka akan mempertimbangkan beberapa hal dan akan memprioritaskan terlebih dahulu panen dalam negeri. “Ya kita jangan berspekulasi kapan impornya, karena kami mempertimbangkan dalam negeri kok dan yang diprioritaskan produksi dalam negeri. Kita tetap mempertimbangkan masa panen, hasil panen,”

Menurutnya, meskipun BPS memperkirakan akan ada peningkatan panen di tahun ini namun belum ada kepastian apakah akan benar-benar terealisasi nantinya. “Belum ada kepastian bagaimana nanti hasil panen tahun ini, kami lihat nanti perkembangannya. April ini panen raya, Bulog akan menyerap hasil petani dalam jumlah besar dan kondisi beras saat ini di hulu dan hilir yang relatif stabil. Kedua hal itu juga menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan impor beras nantinya,” pungkasnya.