Kedua kubu bakal menjelaskan maksud kedatangan mereka dihadapan Menkumham, Yasonna Laoly.

Dua kubu Partai Demokrat, yakni kubu AHY dan Moeldoko, direncanakan mendatangi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada Senin (08/03/2021) ini. Kedua kubu bakal menjelaskan maksud kedatangan mereka dihadapan Menkumham, Yasonna Laoly.

Anggota Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat, Syarief Hasan mengatakan, kedatangannya ke Kemenkum HAM untuk menyampaikan sikap PD terhadap hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut).

"Kita akan menyampaikan bagaimana sikap Partai Demokrat menghadapi KLB abal-abal ini dengan segala bukti yang kita miliki dari sisi legalitas sesuai AD ART menunjukkan kepada Kemenkum HAM bahwa betul-betul apa yang menamakan dirinya kongres luar biasa itu adalah hanya abal-abal saja, dan itu tidak sah dan itu di luar konstitusi AD ART PD," kata Syarief Hasan.

"Semua ketua-ketua DPD seluruh Indonesia, kemudian pengurus-pengurus dan kebetulan saya dari Majelis Tinggi ikut juga," kata Syarief sembari menambahkan bahwa AHY juga dipastikan hadir.

Syarief beserta anggota MTP Demokrat lainnya akan mendampingi AHY selama pertemuan. Pihaknya ingin menyampaikan kepada Kemenkum HAM bahwa KLB adalah tindakan melanggar hukum.

"Sama hal-nya dengan kalau kita bernegara, payungnya adalah UUD 1945 dan semuanya itu mengikat. Jadi kalau ada pelanggaran di luar AD ART, itu sama dengan melanggar hukum. Itu yang akan kita sampaikan," tegasnya.

Sementara Partai Demokrat kubu Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko akan mendaftarkan hasil kongres luar biasa (KLB) Deli Serdang kepada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

"Baru mau masuk kan besok, hasil KLB," ujar salah satu pendiri Partai Demokrat, Hencky Luntungan, Minggu (07/03/2021).

Ia mengatakan, Partai Demokrat saat ini memang masih dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Namun, ia menilai, hal tersebut akan berubah setelah Kemenkumham memverifikasi hasil KLB Deli Serdang.

"Kalau sudah besok masuk, maka dia (Kemenkumham) akan memverifikasi," ujar Hencky.