Pertama, tidak mengesahkan kepengurusan hasil KLB Deli Serdang.

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia (UI), Jimly Asshiddiqie merespons sikap pemerintah seperti dikemukakan Menko Polhukam, Mahfud Md terkait dinamika Partai Demokrat (PD) usai Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang.

Jimly mengatakan pemerintah memang harus bersikap netral seperti disampaikan oleh Mahfud Md.

Menurut Jimly dalam cuitannya di akun Twitter @JimlyAs pada Minggu, untuk memastikan sikap netral tersebut, pemerintah bisa saja melakukan dua hal.

Pertama, tidak mengesahkan kepengurusan hasil KLB Deli Serdang. "Kalau pemerintah hendak memastikan sikap netralnya, bisa saja pemerintah (1) tidak mengesahkan pendaftaran pengurus 'KLB' tersebut," cuit Jimly.

Kedua, lanjut anggota DPD RI tersebut, yang bisa dilakukan pemerintah untuk memastikan sikap netral tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengangkat Kepala Staf Presiden (KSP) baru pengganti Moeldoko. "Presiden angkat KSP baru untuk gantikan Moeldoko sebagaimana mestinya," tulisnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini juga memandang sikap pemerintah sebagaimana disampaikan Menko Mahfud sudah tepat. "Sikap yang memang sudah semestinya begitu untuk menjaga kualitas dan integritas demokrasi Pancasila," pungkas Jimly.

Diketahui sebelumnya, Menko Mahfud angkat bicara terkait KLB PD di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, yang telah menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum.

Mahfud menyebut, hasil KLB Partai Demokrat baru akan menjadi masalah hukum bila didaftarkan ke Kemenkumham.

Mahfud MD mengatakan, jika hasil KLB itu didaftarkan, pemerintah baru akan bertindak dengan meneliti keabsahan hukum dari KLB PD di Sumut.

"Kasus KLB PD baru akan jadi masalah hukum jika hasil KLB itu didaftarkan ke Kemenkumham. Saat itu pemerintah akan meneliti keabsahannya berdasarkan UU dan AD/ART parpol. Keputusan pemerintah bisa digugat ke pengadilan. Jadi pengadilanlah yang memutuskan. Sekarang tidak/belum ada masalah hukum di PD," kata Mahfud di akun Twitternya @mohmahfudmd.

Menurut Mahfud, KLB PD di Sumut saat ini bukan masalah hukum melainkan masalah internal partai, tetapi bila menjadi masalah hukum pemerintah akan turun tangan.

"Bagi pemerintah sekarang ini peristiwa Deli Serdang merupakan masalah internal PD. Bukan (minimal belum) menjadi malah hukum. Sebab belum ada laporan atau permintaan legalitas hukum baru kepada pemerintah dari Partai Demokrat. Pemerintah sekarang hanya menangani sudut keamanan, bukan legalitas partai," tutur Mahfud menjelaskan.

Mahfud MD menegaskan pemerintah tidak pernah melarang KLB atau Munaslub karena menghormati independensi partai.

"Jadi, sejak era Bu Mega, Pak SBY hingga Pak Jokowi, pemerintah tidak pernah melarang KLB atau Munaslub yang dianggap sempalan karena menghormati independensi parpol. Risikonya, pemerintah dituding cuci tangan. Tetapi, kalau melarang atau mendorong bisa dituding intervensi, memecah belah, dan lainnya," kata Mahfud.