Hasto pun menyindir soal karma politik bagi pihak yang memiliki motif popularitas

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto membantah pemberitaan di Koran Tempo yang mengabarkan adanya pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri dengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko untuk membahas hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat.

Hal ini dikatakannya terkait pemberitaan Koran Tempo edisi 15 Maret 2021 yang mengungkap pertemuan tersebut. "Pemberitaan yang sepertinya ada pertemuan antara Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarnoputri dengan Pak Moeldoko tersebut sama sekali tidak terjadi," kata Hasto, Senin (15/3/2021).

Pihaknya mengaku telah mendapat pelajaran agar tidak mengintervensi persoalan internal partai politik lain. Terlebih, kata Hasto, PDIP memiliki pengalaman terkait intervensi penguasa di era Orde Baru.

"Ibu Ketua Umum Partai juga memiliki pengalaman bagaimana dikhianati, namun pada saat yang sama kami lebih memilih langkah konsolidasi, menyatu dengan rakyat, membangun keyakinan," ujar Hasto.

Diketahui, Megawati, saat masih menjabat Ketum PDI, sempat mengalami peristiwa kudatuli alias kerusuhan 27 Juli 1996 berupa pengambilalihan kantor partai secara paksa.

Pelakunya disebut sebagai massa PDI kubu Soerjadi, yang merupakan hasil kongres Medan yang didukung Orde Baru.

Laporan Komnas HAM menyebutkan ada dugaan keterlibatan jenderal ABRI dalam peristiwa itu, termasuk Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), eks Ketua Umum Partai Demokrat yang saat insiden itu terjadi menjabat Kepala Staf Komando Daerah Militer Jaya.

Hasto pun menyindir soal karma politik bagi pihak yang memiliki motif popularitas melalui pembentukan kesan terzalimi dalam kasus pengambilalihan partai ini.

"Demikian pula ketika ada yang membangun kesan terzalimi dengan motif popularitas, seluruh anggota dan kader Partai selalu bertahan pada keyakinan bahwa siapa yang menebar angin akan menuai badai," sindirnya.

"Politik itu pengabdian, berkeadaban, dan membangun masa depan. Mereka yang mendapatkan kekuasaan politik dengan tidak benar, akan mendapatkan karma politik. Itulah keyakinan dan ajaran leluhur," kata Hasto.