secara legal formal hasil KLB Demokrat kubu Moeldoko sangat sulit disahkan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin  memperkirakan pemerintah saat ini tengah menghitung dampak politik bila mengesahkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat kubu Moeldoko.

Ujang mengatakan, secara legal formal hasil KLB Demokrat kubu Moeldoko sangat sulit disahkan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

"Secara hukum dan legal formal sulit untuk mendapatkan pengesahan. Namun secara politik, bisa saja akan disahkan. Karena mereka semua teman di pemerintahan," kata Ujang, Rabu (17/3/2021). 

Namun, lanjut Ujang, secara politik bisa saja kepengurusan tersebut disahkan. Pasalnya figur pimpinan KLB adalah elite pemerintahan.

"Soal apakah akan dapat pengesahan atau tidak. Pemerintah sedang berhitung baik dan buruk serta untung rugi bagi pemerintah," ucapnya.

Menurut Ujang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentu berkonsultasi dengan para menteri terkait persoalan konflik Demokrat. "Presiden mencari cara agar tidak dikait-kaitkan dengan kudeta Demokrat," tuturnya.

Diketahui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud Md menyebut Presiden Jokowi telah meminta anak buahnya untuk tak memihak kubu manapun dalam konflik Demokrat.

"Presiden memerintahkan menangani masalah Demokrat sesuai aturan yang berlaku, agar kami tak memihak kubu mana pun," kata Mahfud.

DPP Partai Demokrat kuby Moeldoko telah resmi mendaftarkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit, Deliserdang, Sumatera Utara kepada Kementerian Hukum dan HAM RI, Senin 15 Maret 2021.

Pendaftaran hasil KLB Sibolangit diterima langsung oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham Cahyo R. Muzhar.