Utang luar negeri BUMN dan utang BUMN Karya disebut sudah mendekati level waspada.

Utang luar negeri BUMN dan utang BUMN Karya disebut sudah mendekati level waspada. Peneliti Center of Macroeconomics and Finance, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Deniey Purwanto mencatat, hingga kuartal III-2020 Utang Luar Negeri (ULN) BUMN sektor keuangan dan non keuangan nyaris Rp1.000 triliun atau mencapai Rp996 triliun.

Dia menyebut beberapa tahun terakhir utang BUMN menunjukkan kecenderungan peningkatan yang cukup pesat. "Baik BUMN lembaga keuangan maupun non lembaga keuangan," ujar Deniey, Jakarta, Rabu (24/03/2021).

Utang di sektor keuangan berada di posisi 23,44 persen. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan 2017 yang berada di angka 0,10 persen. Sementara ULN BUMN non keuangan tercatat berada di posisi 41,64 persen pada 2018. Jumlah itu lebih tinggi dibandingkan pada periode sebelumnya yakni 5,14 persen.

"Ketika kita membandingkan BUMN keuangan dan BUMN non keuangan, kita harus keluarkan tabungan dan deposito dari utang. Tapi tetap saja kita lihat perkembangan utang BUMN lembaga keuangan dan non lembaga keuangan meningkat cukup drastis dalam beberapa tahun terakhir," jelasnya.

Meski demikian, kata Deniey, ULN BUMN tercatat mengalami penurunan signifikan pada 2020. Dalam periode tersebut, utang perseroan negara hanya berada di angka 10,5 persen untuk lembaga keuangan. Sementara, non keuangan hanya tercatat sebesar 12,99 persen.

Di sisi lain, bila dibuat perbandingan antara ULN BUMN keuangan dan non keuangan, utang luar negeri paling banyak diserap adalah BUMN dengan core business atau bisnis inti infrastruktur. Hal ini terkait dengan penugasan dari pemerintah.

"Sejak 2018, memang utang BUMN non keuangan meningkat jauh lebih pesat daripada lembaga non keuangan. Ini berkaitan juga dengan penugasan, pembangunan infrastruktur di Indonesia begitu," kata Deniey.

Kemudian terkait perbedaan jatuh tempo ULN, ada struktur waktu yang membedakan antara utang BUMN keuangan dan non keuangan.

Utang BUMN keuangan lebih didominasi oleh utang jangka pendek, sementara BUMN non keuangan didominasi utang jangka panjang.

Lebih jauh Deniey mengatakan, PT Adhi Karya (Persero) Tbk perlu mendapat perhatian serius. Sebab, utangnya telah melampaui batas wajar atau lampu merah.

Hal tersebut terlihat dari rasio utang terhadap ekuitas atau debt to equity (DER) Adhi Karya memiliki angka yang tinggi dibanding BUMN karya lainnya. Adapun DER Adhi Karya mencapai 5,76 kali.

"Jadi utangnya 5,76 kali dari ekuitasnya. Ini sudah sebenarnya lampu merah lah untuk segera rmerestrukturisasi utang yang ada di BUMN karya," ujar Deniey.

Apabila melihat sisi utang 4 BUMN karya yang akan direstrukturisasi, Deniey mengatakan, BUMN lainnya seperti PT Waskita Karya (Persero) memiliki komposisi yang berbeda. Waskita Karya cenderung memiliki utang jangka panjang.

"Waskita Karya dia lebih banyak utang jangka panjang. Sementara 3 BUMN karya lainnya didominasi utang jangka pendek di mana, tentu saja konsekuensi komposisi utang jangka pendek dan panjang membutuhkan strategi kebijakan yang berbeda," jelasnya.

Namun, sebagaimana disampaikan Kementerian Keuangan, BUMN karya ini ada yang mendekati dan ada yang melawati batas wajar. Adapun DER Waskita Karya sebesar 3,42 kali, PT PP Properti (Persero) Tbk sebesar 2,81 kali dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebesar 2,70 kali.

"Namun yang perlu menjadi catatan ini juga sudah disebutkan Kementerian Keuangan. Bahkan untuk BUMN karya ini beberapa sudah hampir mencapai begitu paling tidak, atau sudah melewati beberapa batas wajar kalau dilihat debt to equtiy ratio, batas amannya," katanya.

Selain BUMN karya, lanjut Deniey, perusahaan negara yang juga melebihi dan mendekati batas wajar DER diantaranya PT Krakatau Steel (Persero) Tbk sebesar 6,05 kali, PT Garuda Maintenance Facility AeroAsia Tbk sebesar 4,83 kali, PT Timah (Persero) Tbk 2,82 kali, dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk 3,26 kali.