Jutaan rakyat Indonesia tentunya kecewa lantaran program bantuan sosial tunai disingkat BST disetop mulai bulan ini. Pertanda brangkas negara menipis?

Kementerian Keuangan menjelaskan, program bantuan sosial tunai (BST) yang disetop oleh Kementerian Sosial pada akhir April 2021 mendatang. Bantuan itu merupakan program sementara pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial (bansos) di masa pandemi COVID-19.

"Yang disetop pada April 2021 kan yang BST ya. Ini memang program sementara, harus soft landing seiring pemulihan ekonomi," ujar Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo, dikutip dari CNNIndonesia.com, Kamis (1/4/2021).

Yustinus menjelaskan, BST yang akan disetop itu menyasar 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Sementara, untuk program bantuan tunai lainnya masih akan terus berjalan pada 2021. "Masih ada skema program keluarga harapan (PKH), Kartu Prakerja, BLT dana desa. Semua tunai," imbuh Yustinus.

Kementerian Keuangan akan terus memonitor penyaluran seluruh bansos yang akan diberikan tahun ini. Hal ini agar penyaluran tepat sesuai target. "Akan kami lihat dan monitor sambil memastikan skema dukungan yang tepat seiring dengan pemulihan ekonomi," jelas Yustinus.

Sebelumnya, Menteri Sosial Tri Rismaharini memastikan BST tidak akan diperpanjang dan akan berakhir pada April 2021. Alasannya, Kemensos tidak mendapat anggaran lebih. Alasan lain tidak memperpanjang BST adalah karena situasi pandemi covid-19 di Tanah Air sudah mulai menunjukkan perbaikan di skala mikro.

Namun, Risma tetap membuka pintu bagi masyarakat yang masih membutuhkan bantuan pemerintah. Bantuan dapat diajukan dan akan dibantu lewat bantuan pangan non-tunai (BPNT). Informasi saja, anggaran untuk penyaluran bansos masuk dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021. Pemerintah mengalokasikan dana PEN sebesar Rp699,43 triliun atau naik 21 persen dari realisasi PEN 2020.

Anggaran PEN 2021 akan disebar untuk lima kluster. Detailnya, perlindungan sosial sebesar Rp157,41 triliun, kesehatan sebesar Rp176,3 triliun, kluster UMKM dan korporasi sebesar Rp186,81 triliun, program prioritas sebesar Rp125,06 triliun, insentif usaha sebesar Rp53,86 triliun.