Keputusan pengadilan yang ngotot menghadirkan Rizieq Shihab secara daring terbukti telah memancing amarah rakyat. Dengan tidak dihadirkannya Rizieq Shihab secara langsung, seakan-akan pengadilan tidak berada di posisi independen dan adil

Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, Rizal Ramli mengatakan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur seharusnya sejak awal persidangan menghadirkan terdakwa Rizieq Shihab secara langsung, bukan secara virtual.

"Menurut saya, lakukanlah secara fair. Karena kalau enggak, jadi dagelan di seluruh dunia. Kok bisa ada pengadilan terdakwanya kagak ada. Terus pembelanya kagak ada, lawyer-nya kagak ada, penontonnya kagak ada," kata ekonom senior Rizal Ramli saat berbincang dengan Neno Warisman dalam video yang disebarluaskan Minggu (04/04/2021).

Menurut Rizal Ramli, keputusan pengadilan yang menghadirkan Rizieq Shihab secara virtual, sama-sama menuruti kemauan penguasa.

"Hakimnya, betul-betul tunduk sama kekuasaan. (Rizieq Shihab) Enggak boleh hadir, hanya boleh online, pengacara dan penonton juga enggak boleh masuk. Jadi kelihatan sekali kaya dagelan gitu. Istilah bahasa saya, how low can you go, segitu rendahnya kah pengadilan Indonesia? Sehingga tunduk dengan maunya yang kuasa," tutur Rizal Ramli.

Selain itu, ia juga melihat peradilan yang dilakukan terhadap Rizieq Shihab sarat muatan politis. Ia berkaca pada peristiwa yang dialami saat masih menjadi aktivis mahasiswa tahun 1978 lalu. Saat itu, ia merasa diadili di pengadilan politik yang pasti akan dihukum karena kepentingan penguasa saat itu.

Keputusan pengadilan yang ngotot menghadirkan Rizieq Shihab secara daring terbukti telah memancing amarah rakyat. Dengan tidak dihadirkannya Rizieq Shihab secara langsung, seakan-akan pengadilan tidak berada di posisi independen dan adil.

"Harusnya malu, hakim itu tinggi sekali, berwibawa, sumpahnya sama Tuhan. Kalau begitu kaya sirkus yang enggak lucu. Ngapain ngadain sidang pengadilan, hukum saja (habib Rizieq tanpa peradilan) jadi ketahuan. Kita nyaris sama dengan negara otoriter dan negara komunis, bisa menghukum orang seenaknya," pungkas Rizal Ramli.