Presiden Joko Widodo telah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik. Intinya, musik tak bisa disetel sembarangan. Padahal, hidup makin tegang tanpa musik lho.

Dalam beleid anyar ini, mengatur tentang kewajiban pembayaran royalti bagi yang menggunakan lagu dan/atau musik secara komersial ataupun layanan publik. Menanggapi hal itu, Ketua Badan Pimpinan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta, Sutrisno Iwantono mengatakan, seharusnya pemerintah jangan dulu membuat hal - hal yang menyulitkan pelaku usaha.  "Kita sih mintanya cooling down dulu lah dalam situasi sulit seperti ini," kata Sutrisno dikutip dari MNC Portal Indonesia, Selasa (6/4/2021)

Sutrisno menjelaskan, dalam hal ini, PHRI bukan tidak mau bayar royalti. Namun, keadaan di tengah pandemi COVID-19 ini, pelaku usaha sedang mengalami kesusahan. "Jangan semua dipunguti kita juga kan lagi susah, nanti kalo sudah lebih baik baru boleh lah yang seperti itu." terangnya

Ia menambahkan, selama ini, pihak PHRI membayar royalti untuk musik-musik yang bersifat komersial. Baik di hotel maupun restoran. "Ya kalo lagu itu bersifat komersial dibayar tentunya. Tapi seharusnya ditengah kondisi seperti ini jangan ada aturan seperti itu, karena kami sedang sulit,"tandasnya.

Dalam PP No 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, salah satu yang terkena dampak adalah maskapai penerbangan yang beroperasi di tanah air. Pasal 3 ayat 2 PP Nomor 56 Tahun 2021, diatur 14 tempat dan jenis kegiatan yang akan dikenai royalti terhadap sebuah karya cipta. Salah satunya sektor transportasi seperti pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut.

Menanggapi ini, Direktur Utama Garuda, Irfan Setiaputra tak bisa banyak bicara. Dia bilang setuju aturan Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik tersebut. "Ya harus diikuti aturan tersebut. Karena kan aturan dari pemerintah," ujar dia kepada MNC Portal Indonesia, Selasa (6/4/2021).

Dalam PP tersebut diatur tentang perlindungan sebuah karya dan pembayaran royalti yang kerap diputar dalam beberapa tempat. Royalti yang diatur dalam regulasi ini adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu karya cipta atau produk yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.

Sementara definisi hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang didapatkan berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.