Belum lagi, baru-baru ini anggaran untuk program Kemensos yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan santunan warga yang wafat karena COVID-19 dibatalkan dengan alasan tidak ada anggaran

Sejak awal wacana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur digulirkan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah tegas menyatakan penolakan.

Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Hidayat Nur Wahid mengatakan, banyak pertimbangan objektif yang melatarbelakangi penolakan pemindahan IKN tersebut. Terlebih dalam kondisi pandemi Corona Virus Desease 2019 atau COVID-19 yang dampaknya hingga kini belum sepenuhnya bisa diatasi.

Pihaknya mengatakan, seharusnya pemerintah lebih memprioritaskan penanganan COVID-19 ketimbang memaksakan pembangunan IKN baru. 

"Menurut saya harusnya pemerintah itu memberlakukan policy berdasarkan prioritas. Kalau menurut PKS, ya sejak dari awal kan kami menolak. Kami mengingatkan agar fokus pada prioritas, menyelesaikan COVID-19," kata Hidayat Nur Wahid di Jakarta, Rabu (07/04/2021).

HNW, sapaan karib politikus senior PKS itu, menilai dari sisi penganggaran pun masih jauh dari kata cukup. Sebab, anggaran yang dibutuhkan untuk IKN sekitar Rp476 triliun itu terkesan memaksakan dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti sekarang.

Belum lagi, baru-baru ini anggaran untuk program Kemensos yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan santunan warga yang wafat karena COVID-19 dibatalkan dengan alasan tidak ada anggaran.

"Padahal dua hal itu adalah legal dan masuk UU. Bu Menteri sudah membatalkan dengan alasan tidak ada anggaran. Sekarang, memang IKN baru enggak pake anggaran? Terus bagaimana dengan nasib IKN baru itu?" imbuhnya menegaskan.

Atas dasar itu, Wakil Ketua MPR RI fraksi PKS ini menilai pemindahan IKN ke Kalimantan Timur lebih baik dibatalkan dan Pemerintah fokus pada penanganan pandemi COVID-19 di tanah air.

"Ya kalau PKS sejak awal begitu (dibatalkan saja IKN). Karena pertimbangan-pertimbangan objektif tadi. Melihat kepada prioritas negara yang harus diselenggarakan yaitu mengatasi COVID-19, pemerintah segera membatalkan itu (IKN)," pungkasnya.