Dengan perubahan ini negara berpotensi menghemat belanja hingga Rp 22,12 triliun dalam RAPBN 2022.

Pemerintah berencana mengubah skema penyaluran subsidi listrik secara tertutup untuk golongan tidak mampu. Jadi mulai bulan ini listrik pelanggan dari golongan masyarakat tidak mampu tidak lagi gratis melainkan akan diberikan secara tunai tiap bulannya mulai Rp 60 ribu - 126 ribu.

Kebijakan ini seiring dengan rencana pemerintah yang akan menyesuaikan tarif listrik untuk semua golongan pelanggan. Dengan perubahan ini negara berpotensi menghemat belanja hingga Rp 22,12 triliun dalam RAPBN 2022.

Keputusan pemerintah ini mendapat tanggapan peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira. Ia mengusulkan supaya pemerintah menunda penyesuaian subsidi listrik hingga ekonomi tumbuh di atas 5 persen. Sehingga subsidi yang ada saat ini tetap dilanjutkan.

"Setiap penghematan uang negara dari pemangkasan subsidi akan berdampak pada kenaikan pengeluaran di kelompok masyarakat yang selama ini menikmati subsidi listrik," ujarnya kepada Katadata.co.id, Kamis (8/4).

Namun, Bhima memberi catatan sektor industri yang sebelumnya mendapat diskon listrik dapat lebih selektif lagi. Seperti pada industri tekstil. Pengusaha yang mendapatkan diskon tarif listrik 30 persen maka tidak boleh mem-PHK. 

"Atau mampu menaikkan outputnya. Itu saja bisa mencegah kebocoran program bantuan listrik," kata Bhima.

Ia pun meminta pemerintah belajar dari dampak pencabutan subsidi listrik 900 VA pada 2017 lalu. Ketika itu masalah data yang belum valid membuat konsumen mengeluh karena terjadi tekanan pada sisi pengeluaran. Dampaknya pun terasa hingga tiga tahun berikutnya dimana konsumsi rumah tangga melemah.

Oleh karena itu Bhima mempertanyakan apakah penyesuaian subsidi listrik ini tepat dilakukan saat konsumsi rumah tangga melambat. Apalagi IMF baru saja memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah outlook perekonomian global yang positif.

Integrasi data penerima subsidi juga relatif lemah, terlihat dari banyaknya program bansos yang selama pandemi ini justru terjadi tumpang tindih mulai dari pusat hingga daerah. Banyak program tapi kurang tepat sasaran. Bahkan ada kejadian orang sudah meninggal masih mendapat bansos.

"Pendataan masih bermasalah. Jika terburu buru mencabut subsidi, dikhawatirkan jumlah orang miskin akan naik termasuk yang rentan miskin akan ada dibawah garis kemiskinan," ujarnya.