Diketahui eksistensi KKB mengganggu keamananan di sejumlah kabupaten di Provinsi Papua sulit dihentikan selama mereka masih bisa membeli senjata api dan amunisi.

Kapolda Papua, Irjen Mathius D Fakhiri menduga sumber dana Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) berasal dari oknum pejabat pemerintah hingga perampasan dana desa.

Namun, Fakhiri memastikan sumber dana utama KKB untuk bisa mendapatkan senjata api dan amunisi berasal dari kawasan penambangan emas ilegal di beberapa kabupaten di Papua.

"Tempat pendulangan (emas) itu berkontribusi besar untuk pembelian senjata api dan amunisi," ujarnya di Jayapura, Kamis (8/3/2021).

Jauhnya lokasi penambangan ilegal membuat pengawasan dari aparat keamanan sangat minim sehingga hal tersebut yang kemudian dimanfaatkan KKB untuk memperoleh dana.

"Wilayah pendulangan biasanya jauh dari pengawasan aparat. Ada (KKB) yang datang untuk mengambil upeti, ada juga yang mereka ikut dulang," ujar dia.

Ada beberapa kabupaten yang disebut Fakhiri memiliki kawasan penambangan tradisional ilegal.

"Paniai, Intan Jaya dan sebagian Yahukimo. Kalau Timika sidah jelas, makanya kita agak geser pendulang di situ agar tidak mendulang lagi," kata dia.

Tanpa menyebut detail jumlahnya,  Fakhiri meyakini dari wilayah pendulangan ilegal, KKB bisa memperoleh dana cukup besar.

Dia bertekad untuk memutus seluruh sumber dana KKB agar situasi keamanan di Papua bisa kondusif.

"Ini kita akan monitoring supaya mereka tidak mencari uang di situ dan uangnya dipakai untuk membeli peralatan tadi," kata Fakhiri.

Diketahui eksistensi KKB mengganggu keamananan di sejumlah kabupaten di Provinsi Papua sulit dihentikan selama mereka masih bisa membeli senjata api dan amunisi.

Sumber dana KKB menjadi pertanyaan banyak pihak karena tidak sedikit uang yang dibutuhkan.

Sementara Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Papua, Frets J Boray membenarkan ada lokasi penambangan ilegal di empat kabupaten tersebut.

Jauhnya lokasi penambangan membuat pemerintah sulit menjangkaunya sehingga pengawasan atau bahkan penertiban sulit dilakukan.

"Kita sudah usulkan wilayahnya, sampai sekarang belum dikeluarkan izin oleh menteri (ESDM) supaya kita bisa pantau. Itu masih ilegal makanya kami tidak bisa bikin apa-apa," kata Frets, Jumat (9/4/2021), seperti dilansir kompas.com.