Mardani Ali Sera kemudian meminta penggabungan dua kementerian tersebut dikawal ketat. Tak hanya itu, Mardani Ali Sera juga mengkritik keras pembentukan Kementerian Investasi. Menurut dia, Kementerian Investasi akan sia-sia jika korupsi di lingkungan pemerintah masih ada

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melontarkan kritik keras terhadap keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menggabungkan lagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek). PKS menilai, rencana tersebut menunjukkan bahwa Jokowi tidak konsisten.

"Ini menunjukkan inkonsistensi. Sebelumnya digabung, pisah, sekarang gabung kembali," ujar Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera kepada wartawan, Jumat (09/04/2021).

Mardani Ali Sera kemudian meminta penggabungan dua kementerian tersebut dikawal ketat. Tak hanya itu, Mardani Ali Sera juga mengkritik keras pembentukan Kementerian Investasi. Menurut dia, Kementerian Investasi akan sia-sia jika korupsi di lingkungan pemerintah masih ada.

"Ketiga pembentukan Kementerian Investasi bisa sia-sia jika upaya pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi tidak menjadi prioritas Presiden. Investasi datang bukan karena ada kementerian, tapi karena tidak ada korupsi dan birokrasi yang melayani ditambah penegakan hukum yang kokoh," ujarnya.

Sebelumnya, persetujuan pembentukan Kementerian Investasi diambil dalam rapat paripurna DPR RI, Jumat (09/04/2021) pagi. Jokowi sebelumnya telah bersurat kepada DPR terkait pembentukan Kementerian Investasi.

"Sesuai hasil rapat konsultasi pengganti rapat Bamus 8 April 2021 yang telah bahas surat Presiden Nomor R-14/Pres/03/2021 perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian dan menyepakati penggabungan sebagian tugas dan fungsi Kemenristek ke Kemendikbud sehingga menjadi Kemendikbud dan Ristek, pembentukan Kementerian Investasi untuk meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan," ujar Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad.