Sejarah politik di Indonesia menujukkan kecenderungan, pihak-pihak yang didukung oleh elemen pemerintah, biasanya dimenangkan pengadilan

Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menyarankan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) perlu tetap waspada terhadap gerakan Moeldoko.

Ia menilai, Meski hasil KLB Sumut ditolak Kemenkumham, posisi Ketum AHY ternyata belum aman. pasalnya, manuver politik Moeldoko ini terkesan dibiarkan oleh Presiden Jokowi.

Menurut Khoirul Umam, diamnya Presiden Jokowi merespons upaya kudeta KSP Moeldoko terhadap Partai Demokrat, tidak baik untuk pendidikan demokrasi.

Cueknya Jokowi memberikan sinyal pada Ketum AHY untuk terus mewaspadai upaya perebutan kepemimpinan Partai Demokrat.

“Jika memang tidak ada ketegasan sikap dari Istana Presiden, maka sebaiknya AHY perlu terus waspada,” kata Umam Sabtu (10/4/2021).

Sementara itu, Terkait gugatan Moeldoko ke PTUN akan menunjukkan sejauh mana indepensi pengadilan menghadapai Kongres Luar Biasa (KLB) sepihak oleh Kepala Staf Kepresidenan tersebut.

“Apakah benar-benar bisa lepas dari intervensi dan tekanan kekuasaan atau tidak,” telasnya.

“Sementara sejarah politik di Indonesia menujukkan kecenderungan, pihak-pihak yang didukung oleh elemen pemerintah, biasanya dimenangkan pengadilan,” kata Umam.

Saran Umam kepada AHY, sebaiknya tidak merasa aman terlebih dahulu.

Dosen Universitas Paramadina ini menyebut penolakan pengajuan hasil KLB versi Moeldoko merupakan babak awal dinamika politik di Partai Demokrat itu.

“Karena pengesahan SK Kemenkumham baru babak satu dari proses lanjutan sengketa politik, yang meliputi gugatan tingkat pertama (PN atau PTUN) dan langsung menuju kasasi di MA,” kata Umam.

Umam menyarankan AHY untuk fokus melakukan kerja politik hukum dan betul-betul mengawal proses gugatan dan putusan pengadilan kata Umam.