Proyek kereta cepat rute Jakarta-Bandung yang diinisiasi mantan Menteri BUMN Rini Soemarno, kini menjadi proyek mangkrak. Ke depan, proyek ini akan mengganggu keuangan 4 BUMN.

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu menyebut, biaya pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang digarap PT Kereta Cepat Indo-China (KCIC) membengkak hingga US$6,071 miliar, atau setara Rp88,6 triliun (asumsi kurs Rp14.666/US$).

Pembengkakan tersebut dinilai akan membebani keuangan empat perusahaan pelat merah yang tergabung dalam konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia, selaku pemegang 60 persen saham PT KCIC. Empat badan usaha milik negara itu adalah PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebesar 38 persen, PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) masing-masing 25 persen, serta PT Jasa Marga (Persero) Tbk 12 persen.

"Ada beban berat kereta api cepat yang membengkak dari sekitar Rp40-50 triliun menjadi US$6,071 miliar atau Rp80-an triliun," ujarnya dalam diskusi virtual bertajuk 'Mencari Jalan Keluar Menggunungnya Utang BUMN Karya', Jakarta, Jumat (9/4/2021).

Menurutnya, masalah tersebut disebabkan oleh pemerintah yang tidak cermat dalam melakukan pembangunan infrastruktur. Tak hanya pada pembangunan infrastruktur transportasi berbasis rel melainkan juga infrastruktur jalan tol hingga bandara. Salah satu contohnya, lanjut Said, adalah pembangunan Bandara Kertajati yang hingga saat ini yang sepi penumpang.

"Ini bukan persoalan BUMN sebenarnya ini adalah persoalan dari penugasan pemerintah terhadap infrastruktur yang sebenarnya tidak layak," terangnya.

Terkait hal tersebut, Corporate Secretary PT KCIC Mirza Soraya tak menampik adanya pembengkakan anggaran pembangunan. Ia mengatakan perusahaan sudah antisipasi akan adanya unforeseeable cost (biaya tak terduga) yang muncul, khususnya di tahapan awal pembangunan. "Biaya tak terduga ini biasanya muncul kala dilakukannya pembebasan lahan dan pemindahan utilitas-utilitas (fasos/fasum) yang terlewati trase kereta, yang baru dapat diketahui terperinci keseluruhan biaya yang timbul, setelah pengerjaan dilakukan," tuturnya.

Namun demikian, ia tak menyebut berapa besar pembengkakan anggaran pembangunan kereta cepat tersebut. Pasalnya, PT KCIC hingga saat ini masih melakukan kajian internal dengan pihak terkait.

Untuk diketahui, feasibility study (FS) pembangunan Kereta Cepat Jakarta- Bandung disusun pada 2015 atau enam tahun silam. Seiring dengan berjalannya waktu dan proses, kata Mirza, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi termasuk inflasi yang terjadi.

Meski demikian, ia memastikan KCIC telah menempuh berbagai langkah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dan berfokus pada akselerasi pembangunan yang berjalan paralel dengan kegiatan menuju Operation Readiness Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. "Pandemi covid-19 pada tahun 2020 memberi dampak pada seluruh industri di dunia, dan imbas serupa juga menerpa proyek KCJB yang ditangani PT KCIC," pungkasnya.