Dikatakan Immanuel, Lutfi dan Syahrul juga sama. Yaitu Sama-sama membuat polemik karena tidak bisa menghentikan impor beras. Mereka tidak bisa menjaga stabilitas pangan di dalam negeri. Kebijakan antara kementerian juga banyak yang tidak sejalan

Kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin disebut sudah tak bisa menghindari perombakan atau reshuffle menyusul disetujuinya penggabungan dua kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Rapat Paripurna yang digelar Jumat (09/03/2021). 

Akan tetapi, belum diketahui tahu kapan Presiden Jokowi akan melakukan perombakan kabinet jilid II tersebut. Namun yang pasti, reshuffle sudah di depan mata dan tidak bisa dihindari karena DPR telah menyetujui usulan penggabungan dua kementerian sekaligus juga menyetujui pembentukan Kementerian Investasi.

"Saya tidak tahu kapan waktunya. Yang pasti, reshuffle menjadi kebutuhan. Kebutuhan untuk Presiden dan pemerintah," kata Ketua Umum Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer, Sabtu (10/04/2021).

Siapa anggota kabinet yang bakal di-reshuffle, Immanuel mengaku belum tahu pasti. Tapi menurut pandangannya dan relawan Jokowi lainnya, ada lima menteri atau setingkat menteri yang harus dicopot.

"Itu hak proregatif Bapak Presiden. Tapi yang jelas, menteri atau setingkat menteri yang tidak perform, yang tidak bekerja bagus (yang dicopot)," ujarnya.

Hingga saat ini, kata Immanuel, ada lima menteri atau setingkat menteri yang layak dicopot. Yaitu, Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi, Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, Jaksa Agung, ST Burhanuddin, dan Mendikbud, Nadiem Makarim.

Pratikno yang berlatar belakang akademisi dan punya SOP di kementerian, kerap salah dan tidak jeli. Misalnya kesalahan ketik pada UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, dan ketidaktelitian dalam membuat Peraturan Presiden terkait investasi miras.

"Soal tiga tahun tidak impor beras, juga salah. Data yang diserahkan Pratikno kepada Bapak Presiden tidak akurat. Buktinya, kita impor besar-besaran 2018 dan 2019. Tahun 2021 juga ada beras yang masuk," tutur Immanuel.

Dikatakan Immanuel, Lutfi dan Syahrul juga sama. Yaitu Sama-sama membuat polemik karena tidak bisa menghentikan impor beras. Mereka tidak bisa menjaga stabilitas pangan di dalam negeri. Kebijakan antara kementerian juga banyak yang tidak sejalan.

"Khusus Mentan, sampai saat ini dia belum bisa menjawab berbagai permasalahan terkait pupuk," ujar Immanuel.

"Kalau soal Jaksa Agung, banyak datanya (alasan pencopotan), nanti saya kasih. Yang jelas, sampai sekarang mafia hukum gila-gilaan," sambung dia.

Terakhir Nadiem Makarim. Meski tidak terlau menyoroti, Immanuel tidak melihat ada terobosan yang dilakukan Nadiem Makarim di dunia pendidikan.

"Performance anjlok. Belum ada terobosan berbasis digital di dunia pendidikan. Dia kan diharapkan untuk itu. Jangan disamakanlah dengan bisnis GoJek dengan menata pendidikan," pungkasnya.