Sengketa saham PT Kahayan Karyacon antara pendiri dengan Leo Handoko cs, berdampak kepada kinerja perusahaan. Kini, perusahaan bata ringan ini, semakin tak jelas.

Menurut keterangan tertulis Liu Tji Liong, salah satu karyawan Kahayan, mesin perusahaan enam bulan menganggur. Bahkan, pintu gerbangnya tertutup rapat. Terkesan kuat, perusahaan ini, nasibnya terbengkalai. Dan, sebanyak 192 karyawan juga terlantar sedangkan para direksi tak pernah berada di kantor.

Berkas-berkas berserak di ruang administrasi kantor. Dapur, kamar mandi, sudah berdebu dan berkarat lama tak terawat. Sejumlah unit pendingin udara sudah tak berada di tempatnya lagi. Satu ruangan terkunci.

Sementara mesin pabrik yang memakan separuh lahan seluas 2,5 hektar tersebut, sudah nyaris tertutup debu dan sarang laba-laba. Genset di belakang pabrik, dan penimbang angkutan di sebelah kiri pabrik juga menganggur. Bahkan lahan pabrik saat ini digunakan oleh pihak ketiga untuk parkir-parkir sejumlah truk tanpa sepengetahuan pemegang saham mayoritas, sehingga diminta meninggalkan lokasi.

Begitulah kondisi pabrik ketika Nico SH MH, kuasa hukum pemegang saham mayoritas Mimihetty Layani yang juga adalah komisaris utama PT Kahayan Karyacon berdasarkan Akta Tahun 2012, berkunjung ke lokasi pabrik pada Rabu (7 April 2021). “Saya ke sini untuk melihat kondisi terbaru pabrik ini, termasuk mendata aset-asetnya, selain itu ada pihak ketiga yang tidak punya kepentingan di pabrik kami minta memindahkan seluruh truknya ke area luar pabrik,” kata Nico, Sabtu (10/4/2021).

Untuk menghindari berbagai persoalan dan fitnah-fitnah lain pada perusahaan, khususnya menghidari fitnah terhadap pemegang saham mayoritas, Nico telah mengirimkan permohonan bantuan perlindungan kepada aparat penegak hukum. “Kami sudah meminta perlindungan pada aparat penegak hukum agar pengecekan pabrik ini berjalan lancar dan disaksikan secara langsung oleh aparat dan perwakilan dari perusahaan juga. Sehingga dengan adanya kehadiran aparat penegak hukum, membuat nyaman semua pihak dalam perusahaan,” katanya.

Nico menambahkan, “Kami menghormati hukum, karena itu ketika aparat penegak hukum menjalankan tugasnya, kami sangat berterimakasih dan terlindungi.” Apalagi, katanya, sejumlah karyawan juga mengharapkan kondisi yang kondusif di areal perusahaan.

Beberapa karyawan bertemu dengan Nico. Mereka melaporkan bahwa pabrik mulai menghentikan aktivitasnya sejak Desember 2020. Selain itu, mereka juga mengadu tentang nasib mereka yang saat ini tidak jelas. “Kami tak menerima gaji lagi sejak enam bulan lalu,” kata seorang karyawan kepada Nico.

Mereka mengatakan tak mendapatkan pemberitahuan apapun mengenai kondisi pabrik dari manajemen perusahaan. Nico menyarankan agar para karyawan meminta kejelasan nasibnya pada para direksi. “Sebab merekalah yang bertanggungjawab secara penuh pada operasional perusahaan. Bahkan para direksi itu juga harus mempertanggunjawabkan pengelolaan dan keuangan perusahaan kepada pemegang saham mayoritas. Mereka tidak boleh menyimpang dari peraturan atau perundang-undangan,” kata Nico lagi.

Menurut Nico, semua badan hukum seperti PT Kahayan Karyacon bergerak berdasarkan anggaran dasar dan undang-undang. “anggaran dasar dan Undang-undang ini menjadi panduan bagi para direksi dalam menggerakkan roda perusahaan. Mereka dapat menjalankan berbagai kegiatan sesuai dengan kapasitasnya, kemudian ada beban tanggungjawab yang tak boleh diabaikan, salah satunya laporan keuangan,” katanya.

PT Kahayan Karyacon didirikan sesuai dengan akte pendiriannya pada 2012. Pemilik modal, dalam hal ini pemegang saham mayoritas, yaitu Mimihetty Layani dan Christeven Mergonoto, selaku pemegang saham 97 persen telah berinvestasi puluhan miliar, guna menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Dari seluruh modal tersebut, Mimihetty membangikan tiga persen saham kepada Leo Handoko, Ery Biyaya, Feliks, dan Chang Sie Fam.

Tak hanya memberi modal, Mimihety juga memberi kepercayaan jabatan direksi kepada mereka dari tahun 2012 sampai 2017. Dalam perjalanan perusahaan, para direksi tak pernah memberikan laporan yang masuk akal kepada pemilik modal. Sehingga Mimihetty meminta auditor independent mengaudit keuangan perusahaan. Namun auditor kesulitan mengakses data perusahaan. “Bahkan, kami menemukan adanya dugaan pemalsuan akte, telah diduga membuat akte palsu dengan mengangkat diri sendiri menjadi direksi lagi, padahal sesuai akte pendirian 2012 menyebutkan masa jabatan direksi sudah berakhir sampai 2017,” kata Nico.

Karena itu, merupakan suatu permasalahan hukum, kata Nico, maka harus diselesaikan secara hukum juga. Maka dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri. Saat ini, salah satu direksinya telah duduk di kursi terdakwa dalam kasus dugaan pemalsuan akte di Pengadilan Negeri Serang. “Itu adalah konsekuensi hukum, dan memang demikian cara penyelesaiannya,” kata Nico.

Selain itu, Mimihetty melalui kuasa hukumnya, Nico, juga melaporkan para direksi PT Kahayan Karyacon dengan dugaan melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Nico menjelaskan, dugaan tersebut berdasarkan sejumlah temuan yang dapat menjadi bukti hukum. Diawali dengan kecurigaan pada laporan keuangan yang diduga akal-akalan. Sebab, Mimihetty dan Christeven yang sudah mengeluarkan modal mencapai puluhan Miliar, tidak pernah mendapatkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independent.

Belakangan ditemukan sejumlah bukti permulaan yang memperkuat dugaan pelanggaran hukum, sehingga Mimihetty melaporkannya ke Polri. atas dugaan penggelapan dalam jabatan ini, para terlapornya seluruh organ direksi, proses hukum sudah berjalan namun, dalam proses laporan polisi tersebut para terlapor tidak hadir atas permintaan klarfikasi dengan alasan sedang pandemik, sudah diakomodir juga untuk dimintai keterangan melalui media zoom untuk klarifikasi atas laporan polisi tersebut, namun tetap tidak bersedia hadir.

Berdasarkan info SP2HP yang diberikan penyelidik kepada pelapor, sangat disayangkan, kalau memang merasa tidak melakukan dugaan tindak pidana, serta sebagai warga negara yang baik dan patuh pada hukum ya seharusnya datang saja berikan klarifikasi. inikan masih dalam proses lidik” kata Nico menjelaskan.

Setelah kasus ini dilaporkan, bukannya meluruskan dan memberikan klarifikasi di proses Kepolisian, malah Saya dituduh dan difitnah tanpa dasar tidak membayar pajak. Ternyata itu tuduhan palsu. karena ya selama ini yang menjalankan perusahaan direksi, jadi yang memiliki kewajiban lapor pajak tentu direksi bukan pemegang saham, justru merekalah yang tidak membayarkan pajak PT Kahayan.

Kemudian, Saya dituding memodali perusahaan tanpa sepengetahuan suami, Soedomo Mergonoto melalui pers rilisnya menyebut tudingan ini adalah fitnah yang brutal dan upaya merusak keharmonisasn rumah tangganya. Semua tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik tersebut disebarkan dengan meluas oleh sejumlah media online, namun media online yang telah menyebarkan berita fitnah tersebut tidak satu pun mengklarifikasikan kebenaran informasi tersebut.” Kata Mimihetty saat dikonfirmasi via telepon seluler.

"Bahkan, sekarang muncul fitnah terbaru. Saya kembali dituduh berkolusi dengan penegak hukum di Bareskrim Mabes Polri untuk memenjarakan Leo Handoko berserta keluarganya yang mengendalikan perusahaan tersebut. “Tuduhan ini betul-betul melampaui batas. Ini bentuk kezaliman. tuduhan tersebut tanpa dasar dan tanpa bukti. Polri merupakan suatu institusi berintegritas dan terpercaya yang menjadi pelindung warga negara Republik Indonesia. tuduhan tanpa bukti dan tanpa dasar tidak bisa dibiarkan begitu saja. Sudah sangat berlebihan,dan tidak bisa dibiarkan, kami akan tempuh jalur hukum terkait pencemaran nama baik dan fitnah ini” kata Mimihetty.

Padahal, lanjut Nico, setiap warga negara di Indonesia sudah sewajarnya jika mendapat masalah hukum, berkaitan adanya dugaan tindak pidana maka jalurnya adalah membuat laporan polisi ke Polri. “Membuat laporan polisi juga ada mekanismenya, Pelapor akan dimintakan bukti-bukti permulaan terkait adanya dugaan tindak pidana, setelah itu polisi tentu akan mempelajari dan memeriksa dokumen bukti permulaan awal,” katanya.

“Jika kita tidak mampu melengkapi bukti permulaan maka laporan pasti ditolak, namun jika bukti permulaan awal terkait adanya dugaan tindak pidana sudah lengkap, maka Polri akan menindaklanjuti laporan polisi tersebut dan sudah menjadi kewajiban Polri melindungi warga Indonesia dari tindak kejahatan. Polri sebagai lembaga yang berintegritas dan terpercaya yang diberikan tugas oleh undang-undang untuk menegakkan keadilan dan kebenaran” katanya.

Nico melanjutkan, setiap orang yang memproduksi berita bohong dan fitnah serta para penyebar berita bohong dan fitnah tersebut tentu saja akan menerima konsekuensi hukumnya. “Hukumnya memang mengatur demikian. Selain itu, sudah sewajarnya juga bahwa dalam setiap perbuatan kita akan ada konsekuensi yang harus ditanggung,” katanya. “Termasuk penggelapan uang dan pemalsuan akta, cepat atau lambat tentu ada konsekuensi hukumnya," pungkas Nico.