Pengambilalihan TMII pada masa pemerintahan Presiden Jokowi pun mendapat banyak sorotan dari warganet. 

Presiden Joko Widodo resmi meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) pada 7 April 2021.

Sebelumnya, salah satu tempat wisata favorit warga Jakarta itu selama hampir 44 tahun dikelola oleh Yayasan Harapan Kita, yayasan milik keluarga Presiden ke-2 RI Soeharto. 

Dengan dasar hukum Keppres nomor 51 tahun 1977, TMII, yang merupakan aset Kemensetneg, saat itu pengelolaannya diberikan ke Yayasan Harapan Kita.

Pengambilalihan TMII pada masa pemerintahan Presiden Jokowi pun mendapat banyak sorotan dari warganet. 

Salah satu isu yang muncul adalah TMII akan dikelola oleh keluarga Presiden Jokowi.

Narasi tersebut diunggah oleh seorang pengguna Twitter dalam cuitannya pada 10 April 2021.

Istana Kepresidenan menepis kabar yang menyebutkan pengelolaan TMII akan diserahkan kepada yayasan baru bentukan Presiden Jokowi. 

Menteri Sekretaris Negara Pratikno menjelaskan, pemerintah nanti justru akan melibatkan BUMN sektor pariwisata untuk pengelolaan TMII ke depannya.

"Arahnya adalah ini akan ditunjuk nantinya kita meminta tolong salah satu BUMN pariwisata untuk mengelola TMII ini. Jadi dikelola oleh orang yang profsional, lembaga yang profesional dan harapannya akan jauh lebih baik dan memberikan kontribusi kepada keuangan negara," kata Pratikno dalam keterangan pers, Kamis (8/4).

Posisi saat ini, ujar Pratikno, Kementerian Sekretariat Negara menjadi pengelola sementara di masa transisi, setelah pengelolaan TMII diambil dari Yayasan Harapan Kita. Artinya Kemensesneg tidak akan mengelola TMII secara tunggal dalam waktu yang lama.

"Jadi tidak benar itu ada yayasan akan dibentuk apalagi ada dihubungkan dengan yayasan Pak Jokowi dan selainnya," kata Pratikno.

Sementara, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dalam laporan Antara, membantah spekulasi yang menyebutkan keluarga Presiden Jokowi akan mengelola TMII.

"Itu pemikiran primitif," kata Moeldoko saat menggelar konferensi pers di Gedung Bina Graha Jakarta, Jumat (9/4).

Dia menegaskan Kepala Negara tidak pernah berencana membuat yayasan baru untuk mengelola TMII.

"Jangan lagi ada pandangan seperti itu. Pak Presiden sama sekali gak berpikir seperti itu," ujar Moeldoko.

Seperti diketahui, pengelolaan TMII ditarik kembali oleh pemerintah pusat dari pengelolanya selama 44 tahun, yakni Yayasan Harapan Kita. Yayasan ini didirikan oleh Tien Soeharto pada 1968. Kemudian berdasarkan Perpres 19 tahun 2021 tentang TMII, Kemensesneg punya kuasa untuk mengambil alih pengelolaan TMII dan menyiapkan mitra baru untuk pengelolaan selanjutnya.