Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terus dilakukan pemerintah. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, seharusnya keseimbangan dalam pemulihan terlihat di seluruh negara di dunia.

Namun, beberapa negara mengalami pukulan lebih kuat, sehingga pertumbuhan ekonominya masih diprediksi sangat rendah. "Untuk itu, saya mendorong IMF dan WBG untuk meningkatkan dukungan ke negara-negara di dunia, agar beban utang negara-negara tersebut dapat dikelola xsecara efektif, akses terhadap vaksin meningkat, dan dapat menerapkan strategi pemulihan, pertumbuhan dengan lebih baik, " ujar Sri Mulyani di Jakarta, Minggu (11/4/2021).

Di samping itu, pandemi Covid-19 telah memberikan tekanan yang tidak semestinya pada keuangan sektor publik. G20, WBG, IMF, dan kreditor swasta harus bekerja sama untuk memastikan adanya skema pembagian beban yang adil untuk membantu negara-negara berpenghasilan rendah. "Indonesia menyambut baik usulan dari WBG dan IMF mengenai pemulihan ekonomi melalui pertumbuhan yang berdaya tahan dan inklusif sebagai kerangka kebijakan yang komprehensif untuk mengintegrasikan pertumbuhan dan penanggulangan perubahan iklim," beber Sri Mulyani, dikutip dari Okezone.com.

Dia berharap, seperti WBG dan IMF, bisa semakin memperkuat perannya sebagai mitra kerja yang dapat diandalkan dan mitra pembangunan yang efektif bagi sejumlah negara anggota, terutama di saat-saat sulit seperti sekarang ini. "Good news! Berkat adanya vaksin dan dukungan kebijakan, di tahun ke-2 pandemi Covid-19, prospek pemulihan ekonomi terproyeksi makin baik," tandasnya.

Bisa jadi, pernyataan Sri Mulyani sinyal kuat bagi munculnya utang baru. Porsi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir Januari 2021, sebesar US$420,7 miliar. Atau lebih tinggi dari posisi Desember 2020 yang sebesar US$417,5 miliar. Di mana, ULN itu terdiri dari sektor publik (pemerintah dan bank sentral) US$213,6 miliar dan ULN sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar US$207,1 miliar.

Meski meningkat, Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, pertumbuhan ULN Indonesia pada Januari 2021 yang sebesar 2,6% yoy menurun dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya yang sebesar 3,4% yoy. “Perlambatan pertumbuhan ULN tersebut terjadi pada ULN pemerintah dan ULN swasta,” ujar Erwin, dikutip dari Kontan.co.id, Senin (15/3/2021).

Terperinci, ULN pemerintah bulan Januari 2021 tumbuh 2,8% yoy, atau lebh rendah dari pertumbuhan bulan Desember 2020 yang sebesar 3,3% yoy. Perlambatan pertumbuhan ini disebabkan oleh pembayaran pinjaman bilateral dan multilateral yang jatuh tempo.

Kemudian, pertumbuhan ULN swasta pada akhir Januari 2021 tercatat 2,3% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya yang sebesar 3,8% (yoy).  Perkembangan ini didorong oleh perlambatan pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (PBLK) serta kontraksi pertumbuhan ULN lembaga keuangan (LK) yang lebih dalam.

Pada akhir Januari 2021, ULN PBLK tumbuh 4,9% yoy, lebih rendah dari pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 6,3% yoy. Selain itu, kontraksi ULN LK tercatat minus 6,1% (yoy), lebih dalam dari kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar minus 4,7% (yoy).