IMF mengatakan pemerintah perlu mempertimbangkan untuk meningkatkan pajak progresif atas individu yang termasuk dalam ekonomi kelas atas atau kaya.

Pemerintah diminta untuk mengoptimalkan pendapatan pajak dari orang kaya. Langkah itu diyakini dapat menambah pundi-pundi penerimaan negara dalam kondisi tekanan pandemi.

Setidaknya, ada dua lembaga internasional,  the Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) dan International Monetary Fund (IMF) menyerukan agar negara-negara di dunia--termasuk Indonesia--menggali potensi tersebut.

IMF dalam laporan bertajuk World Economic Outlook, Managing Divergent Recoveries edisi April 2021 menyarankan agar otoritas pajak memperluas basis pajak agar penerimaan pajak tidak terus membebani fiskal dalam proses pemulihan ekonomi dari dampak pandemi virus corona. 

IMF mengatakan pemerintah perlu mempertimbangkan untuk meningkatkan pajak progresif atas individu yang termasuk dalam ekonomi kelas atas atau kaya. Sebab, golongan masyarakat tersebut tidak terlalu terpengaruh oleh krisis yang diakibatkan pandemi. 

Caranya melalui penyesuaian tarif pajak untuk kelompok penghasilan lapisan tertinggi. Kemudian, IMF juga mengimbau agar otoritas pajak meningkatkan pajak properti kelas premium, mengenakan pajak atas modal atau pajak transaksi keuangan, serta mengenakan pajak atas kekayaan.

"Perubahan perpajakan perusahaan untuk memastikan pembayaran pajak sesuai dengan profit yang dihasilkan. Negara-negara juga harus bekerja sama dalam desain perpajakan perusahaan multinasional untuk menanggapi tantangan ekonomi digital," tulis IMF dalam laporannya itu. 

Dirtektur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Neilmaldrin Noor dikutip Kontan.co.id sebelumnya mengatakan bahwa pajak orang kaya atau high wealth individual (HWI) memang jadi salah satu strategi pihaknya untuk menggali penerimaan pajak di massa seperti saat ini.

Menurutnya, populasi HWI apalagi yang berkiprah di ranah digital sangat kecil. Jadi mudah untuk deteksi oleh Ditjen Pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan material wajib pajak terkait, pihaknya menggunakan data dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak yang berasal dari pihak ketiga. 

Kata Neil, dengan Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, DJP menerima informasi dari instansi, Lembaga, asosiasi, dan pihak lain. Informasi bisa berupa informasi keuangan ataupun kepemilikan harta, dan sebagainya.

Sumber informasi itu yang menjadi salah satu dasar bagi DJP untuk menilai kepatuhan wajib pajak-wajib pajak terkait. 

Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan pihaknya sangat setuju jika optimalisasi penerimaan pajak pasca-menargetkan kelompok super kaya.

Menurutnya, kebijakan pajak pasca-pandemi perlu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Artinya lebih menguntungkan kelompok bawah.  

Ada dua alasan Fajry, pertama kesenjangan yg meningkat akibat pandemi. Kelompok bawah paling terdampak. Sedangkan kelompok super kaya semakin kaya. 
Kedua, jika kelompok super kaya yg dioptimalkan, maka dampaknya ke economic recovery hampir tidak ada alias tidak mengganggu economic recovery.

“Memang optimalisasi dapat dilakukan dengan menggali data. Data adalah kuncinya. Tapi kami berharap, ada kebijakan baru, sebuah terobosan dari pemerintah. Seperti reformasi pajak di Amerika Serikat,” kata Fajry kepada Kontan.co.id, Senin (12/4). 

Pengamat Pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji menambahkan persoalan pajak dari HWI bukan hanya masalah kontribusi yang selama ini dirasa belum optimal dan upaya mengatasi ketimpangan, tetapi juga menjadi strategi yang tepat di saat pandemi. 

Kata Bawono untuk optimalisasi dari HWI tentu bisa melalui kebijakan ataupun  bersifat administrasi. Kebijakan bisa berupa penyesuaian tarif atau surcharges bagi kelompok berpenghasilan tinggi, pajak kekayaan, atau pajak warisan.

Sedangkan jika upaya yang akan ditempuh adalah administrasi berarti lebih kepada aspek pengawasan kepatuhan melalui data maupun treatment khusus.  

"Untuk data, yang bisa dipergunakan bisa bermacam-macam. Namun yang pasti harus terintegrasi. Data SPT bisa menjadi digunakan sebagai acuan awal tapi harus disandingkan dengan data-data lain,” kata Bowono kepada Kontan.co.id, Senin (12/4).