Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan alokasi anggaran PEN tahun 2021 melonjak hingga mencapai 699,43 triliun. Angka ini meningkat sebesar Rp 295,4 triliun dari pagu PEN saat kali pertama disampaikan pemerintah di awal tahun 2021, yakni Rp 403,9 triliun.

Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Bukhori Yusuf menyesalkan keputusan Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini yang tidak memperpanjang Bantuan Sosial Tunai (BST) yang akan berakhir pada April 2021. Bukhori Yusuf menilai, keputusan Mensos tersebut tidak masuk akal.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum menerima usulan apapun dari Menteri Sosial untuk kebutuhan anggaran perpanjangan program ini. Padahal, menurut Bukhori Yusuf, Kemenkeu bisa saja menyesuaikan anggaran untuk perpanjangan program BST ini sepanjang ada usulan.

“Mensos tidak bisa memutuskan sepihak tanpa melalui konsultasi bersama kami lebih dahulu di Komisi VIII DPR. Jika alasannya karena tidak ada anggaran, saya pikir tidak masuk akal mengingat pemerintah justru menaikan alokasi anggaran untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada 2021,” ungkapnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan alokasi anggaran PEN tahun 2021 melonjak hingga mencapai 699,43 triliun. Angka ini meningkat sebesar Rp 295,4 triliun dari pagu PEN saat kali pertama disampaikan pemerintah di awal tahun 2021, yakni Rp 403,9 triliun.

Bukhori Yusuf meminta Mensos Risma mempertimbangkan kembali keputusan untuk tidak memperpanjang BST tersebut. Pasalnya, ada dua alasan utama kenapa model bantuan ini layak dipertahankan.

Pertama, jelasnya, intervensi pemerintah melalui kebijakan perlindungan sosial terbukti berhasil menekan jumlah kemiskinan akibat pandemi Corona Virus Desease 2019 atau COVID-19.

Program perlindungan sosial pemerintah selama pandemi tidak hanya menyentuh 40 persen lapisan masyarakat bawah, tetapi sukses menjangkau hingga 60 persen lapisan masyarakat bawah sehingga mampu menahan bertambahnya angka kemiskinan.

Bahkan, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, menyatakan program pelindungan sosial selama pandemi telah mampu melindungi masyarakat miskin dan rentan miskin dengan menahan mereka di level 10 persen. Tanpa perlindungan sosial, Bank Dunia bahkan memprediksi angka kemiskinan bisa mencapai 11,8 persen.

Kedua, kebijakan terbaru Mensos Risma ini akan menjadi kontraproduktif dengan upaya pemerintah selama ini dalam menekan angka kemiskinan. Atau dengan kata lain, potensi meledaknya angka kemiskinan sangat terbuka lebar bila bantuan ini dihapus.

Rilis BPS pada 15 Februari 2021 menunjukan jumlah penduduk miskin pada September 2020 sebesar 27,55 juta orang, meningkat 1,13 juta terhadap Maret 2020 yang berjumlah 26,42 juta orang. Kendati demikian, kenaikan yang terjadi tidak setinggi sebagaimana prediksi Bank Dunia yang berkisar 11 persen. Kenaikan di angka BPS hanya 0,97 persen.

“Oleh karena itu, saya meminta Menteri Sosial untuk konsisten memelihara sense of crisis dalam situasi ini. Dengan tetap mempertahankan BST, ini akan menjadi kado indah bagi masyarakat menyambut Ramadhan kali ini,” pungkas Bukhori Yusuf.