“Regulasi yang terlalu mengekang di tingkat nasional akan memaksa konsumen menuju ranah internet yang tidak teregulasi, dan mendorong mereka semakin jauh dari regulasi,” kata Presiden Jokow

Presiden Joko Widodo mengingatkan para pembuat aturan agar berhati-hati dalam membuat regulasi tentang internet dengan memperhatikan kepentingan konsumen.

“Regulasi yang terlalu mengekang di tingkat nasional akan memaksa konsumen menuju ranah internet yang tidak teregulasi, dan mendorong mereka semakin jauh dari regulasi,” kata Presiden Jokowi saat memberi sambutan pada Seminat Bali Fintech Agenda, di Nusa Dua Bali, Kamis, 11 Oktober 2018, seperti dilaporkan situs Setkab.go.id.

Seminar Bali Fintech Agenda adalah bagian dari pertemuan para pemimpin lembaga keuangan dunia dan bank sentral dari 189 negara yang berlangsung di Bali yang digelar sejak 8-14 Oktober 2018.

Presiden mengatakan, penetrasi internet sudah sangat besar selama 25 tahun terakhir. Kapasitas bandwith sudah meningkat pesat. Begitu juga perkembangan dalam teknologi keuangan (fintech) dan ekonomi digital juga begitu pesat.

Presiden Jokowi juga mengutip peraturan tentang internet yang dicetuskan oleh mantan Presiden AS, BIll Clinton. Bill Clinton dianggap membuat kebijakan yang ramah terhadap internet sehingga mencegah intervensi pemerintah yang berlebihan. Hal itulah yang mendorong perkembangan begitu pesat di dunia internet dalam 20 tahun terakhir.

Terbukti, peraturan itu telah  memberikan  kepercayaan diri para inovator di bidang internet tanpa harus takut apabila eksperimen gagal. Hasilnya adalah inovasi tidak hanya menciptakan kesejahteraan tapi juga landasan modern internet saat ini.

“Kita tidak boleh terburu-buru meregulasi ini tapi biarkan inovasi ini tumbuh terlebih dahulu. Kita harus menyikapi gelombang inovasi dengan aturan yang ringan dan save harbour,” ujar Presiden Jokowi.

Presiden juga melihat apabila regulasi terlalu ketat dan menciptakan sistem yang tertutup, akan menyebabkan kegiatan ekonomi menjauh dari ekonomi siber. “Kita harus mendorong terciptanya standar dan keterbukaan global.” tegasnya.

Presiden Jokowi sendiri pernah menunjukkan keberpihakannya kepada dunia internet. Sebagai contoh, pada 2015, Ketika Ignatius Jonan yang ketika itu menjabat Menteri Perhubungan melarang ojek online karena dianggap bukan moda transportasi, Presiden Jokowi justru membatalkan aturan itu dan mengizinkan ojek online beroperasi.

“Ojek dibutuhkan rakyat. Jangan karena aturan, rakyat jadi susah. Harusnya ditata,” kata Jokowi saat itu.

Jadi Panduan
Dalam kesempatanyang sama, Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde mengatakan bahwa Bali Fintech Agenda akan membuat kebijakan yang akan dijadikan panduan dan dipastikan akan  melibatkan seluruh institusi keuangan di dunia serta tidak mengganggu stabilitas keuangan dunia.

Bali Fintech Agenda yang diluncurkan oleh IMF bersama dengan Bank Dunia berisi 12 elemen.

Elemen itu adalah :

1) mendukung perkembangan fintech;

2) memanfaatkan teknologi baru untuk meningkatkan pelayanan jasa keuangan;

3) mendorong kompetisi serta berkomitmen kepada pasar yang terbuka, bebas dan teruji;

4) perlunya inklusi keuangan untuk semua orang dan mengembangkan pasar keuangan;

5) memantau perkembangan perubahan di sistem finansial;

6) menyesuaikan kerangka kebijakan dan praktek pengawasan terhadap perkembangan teknologi dan stabilitas sistem keuangan;

7) melindungi integritas sistem keuangan;

8) menyesuaikan kerangka hukum agar sesuai dengan perkembangan terkini;

9) memastikan stabilitas moneter dan sistem keuangan domestik;

10) mengembangkan sistem infrastruktur finansial dan data yang kuat guna memperoleh manfaat yang berkelanjutan dari fintech;

11) mendorong kerjasama informasi internasional; dan

12) meningkatkan pengawasan bersama oleh sistem moneter dan keuangan internasional.

Hasil dari Bali Fintech diharapkan akan dijadikan acuan pengembangan fintech, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia.

Hadir dalam kesempatan itu Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Seskab Pramono Anung, Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde, dan Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim. []