Gara-gara pemangkasan jam kerja yang berdampak turunnya penghasilan, mendorong para pekerja KFC melakukan aksi unjuk rasa di kantor pusat KFC, kawasan MT Haryono pada 12 April 2021.

Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia (SPBI) SBT PT Fast Food Indonesia Tbk, mengungkapkan manajemen menerapkan aturan baru pada Maret 2021, yakni sebagian buruh hanya menerima upah 70% sejak awal Maret 2020. "Upah dipotong dan diutang 30% yang otomatis upah di bawah UMK (upah minimum kota)," kata Koordinator SPBI Anthony Matondang, dikutip dari CNBC Indonesia, Rabu (14/4/21).

Aturan anyar ini, diluncurkan setelah manajemen mengeluarkan Inter-Office Memo perihal Penyesuaian Waktu Kerja dengan Nomor 007/PMD - KFC/INT/III/2021. Memo tersebut keluar pada 2 Maret 2021 kepada Operation Department.  

Di dalamnya tertulis kondisi operasional memerlukan adanya penyesuaian waktu kerja di Store Level agar kontribusi dan kerjasama sesama team member tetap solid sehingga kegiatan operasional dapat berjalan dengan baik serta sales dapat ditingkatkan secara maksimal.

Perusahaan mengatur untuk gerai yang beroperasi penuh, kemudian gerai yang mengalami pembatasan operasional, gerai yang waktu operasional disesuaikan atau gera beroperasi secara penuh namun kelebihan pekerja karena berkurangnya aktivitas gerai maka perlu dibentuk dua kelompok pekerja, kelompok A bekerja dalam 40 jam dalam seminggu, kemudian kelompok B bekerja 28 jam dalam 1 minggu. "Untuk Pekerja (A) yang aktif bekerja di Gerai dengan waktu kerja 40 jam dalam setiap minggunya, maka tetap berlaku ketentuan angka 2 huruf A dalam Inter-Office Memo No. 009/HRGA-INT/IV2020 tanggal 22 April 2020," tulis poin I ayat (i).

Jika mengacu pada memo tahun lalu itu, maka pekerja menerima 70% dari gaji pokok, dengan penundaan pembayar upah 30% dari gaji pokok. Kemudian Pekerja hanya menerima gaji pokok dan tidak ada tunjangan upah kepada Pekerja kecuali living allowance luar kota. Tidak beda jauh, untuk pekerja yang bekerja dengan jam lebih sedikit, maka upahnya bukan dihutangi, namun pengurangan upah.

"Untuk group Pekerja (B) yang waktu kerjanya disesuaikan menjadi 28 jam kerja dalam setiap minggunya, maka berlaku ketentuan sebagaimana diatur sbb: a. Menerima upah sebesar 70% dari gaji pokok. B. Pengurangan upah sebesar 30%, ketentuan ini berlaku bagi Crew Res dan MC efektif tanggal 5 Maret 2021," tulis poin iii Memo Nomor 007/PMD - KFC/INT/III/2021.

Namun, pada 12 April 2021, manajemen KFC mengeluarkan Inter-Office Memo Nomor 004/PMD-KFC/INT/IV/2021 tentang Penetapan Jam Kerja Store. Ada perubahan kebijakan upah dan jam kerja kembali normal. Buruh menilai itu tidak lepas dari adanya tekanan dari buruh. "Seluruh karyawan di store level dari crew sampai dengan senior RGM bekerja 40 jam per minggu. Untuk pekerja sebelumnya yang bekerja kurang dari 40 jam akan diperhitungkan menjadi 40 jam dan akan mendapatkan haknya penuh" jelas salah satu isi memo.

Direktur PT Fast Food Indonesia Tbk, Justinus Dalimin Juwono belum merespon pertanyaan CNBC Indonesia terkait internal memo yang beredar. Namun, sebelumnya Justinus sempat menanggapi soal aksi demo SPBI dan aspirasi pekerja yang disampaikan.

Ia menegaskan, pekerja yang demo pada Senin di kantor pusat KFC tak mewakili suara serikat pekerja restoran KFC di seluruh Indonesia. "Itu serikat pekerja lain, yang kita tidak tahu. Kita ada Serikat Pekerja Fast Food Indonesia (SPFFI)," kata Justinus kepada CNBC Indonesia, Selasa (13/4/2021). Dan, SPFFI merupakan serikat buruh yang menjadi anggota dari SPBI.

Ia menegaskan, persoalan kebijakan perusahaan yang terkait para pekerja sudah disampaikan, dirundingkan, dan ada kesepakatan dengan SPFFI. Ia menegaskan segala persoalan sudah selesai dibahas dengan serikat pekerja. "Jadi sudah ada pembicaraan klarifikasi sama serikat pekerja kita sudah beres dengan serikat pekerja kita. Sudah tuntas," katanya.

Justinus menegaskan. kebijakan perusahaan tujuannya untuk mencegah terjadi PHK di perusahaannya, agar tetap bertahan di tengah pandemi Covid-19.

Wajib Tes PCR
Usai demo, manajemen KFC mewajibkan pekerja yang berdemo melakukan tes PCR. Kalau tidak, mereka akan terkena sanksi sesuai perjanjian kerja. Kontan saja, Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia (SPBI) PT Fast Food Indonesia Tbk menentang kebijakan ini. Cukup beralasan, untuk tes PCR perlu biaya yang lumayan.

"Ada tindakan balasan dari KFC terkait massa aksi harus tes PCR. Kalau tidak, ada sanksi ke pekerja dengan mengeluarkan surat Intermemo khusus buat SPBI KFC. Sedangkan tes PCR digunakan ketika ada gejala covid dan sesuai aturan Kemenkes bisa tes swab antigen sudah cukup untuk preventif dalam aksi pekerja," kata Matondang.

Dia bilang, buruh merasa terbebani karena biaya PCR tergolong mahal, sehingga untuk bisa kerja kembali saja sudah mendapat tantangan yang tidak mudah. Anthony menyebut para pekerja yang melakukan aksi belum bisa kembali bekerja. "Belum boleh sampai hari ini, sesuai suratnya KFC di atas. Hal tersebut patut diduga mengarah bahwa KFC Anti Serikat," katanya.

Pada aksi yang berlangsung di awal pekan ini, sebanyak 50 pekerja ikut serta melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor pusat KFC di depan gerai KFC Gelael, MT Haryono Jakarta. Mereka berasal dari Jabodetabek hingga Surabaya.

Ketentuan aturan wajib tes PCR tertuang dalam Inter-Offcie Memo nomor 005/PMD-KFC/INT/IV/2021 perihal Kewajiban melaksanakan tes Swab PCR, ada syarat yang perlu buruh penuhi, seperti yang beredar di antara pekerja KFC.

"Sehubungan dengan aksi unjuk rasa yang dilaksanakan oleh pekerja-pekerja KFC di Jakarta pada tanggal 12 April 2021 serta untuk menjalankan kewajiban Prosedur Kesehatan Pencegahan Covid-19, maka Perusahaan kewajiban untuk setiap Pekerja yang mengikuti aksi tersebut menunjukkan dan menyampaikan hasil test Swab PCR Negatif (Asli) kepada RGM atau AC Yang berkepentingan pada saat sebelum masuk bekerja," tulis paragraf pertama pada memo yang ditandatangani People Management Manager, Risma D. Siberani itu.

"Bagi Pekerja yang tidak menunjukkan hasil Swab PCR Negatif (asli) sebelum masuk bekerja, maka RGM atau AC yang berkepentingan akan memberikan waktu sampai dengan tanggal 15 April 2021 untuk dapat menunjukkan hasil Swab PCR Negatif (asli). Apabila sampai dengan tanggal 15 April 2021 pekerja bersangkutan tidak dapat menunjukkan hasil Swab PCR Negatif (asli), maka Perusahaan akan memberlakukan ketentuan sebagaimana yang berlaku dan diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama," tulis paragraf kedua.