Batubara yang tersimpan di perut bumi Indonesia, semakin menipis. Lantaran ditambang secara ugal-ugalan. Celakanya lagi, batubara itu lebih banyak diekspor ketimbang disimpan untuk cadangan energi di masa depan.

\Buruknya tata kelola sektor batubara ini, mendapat sorotan dari ekonom senior asal UI, Faisal Basri. Saat ini, indeks cadangan batubara Indonesia berada di angka 3,7% dengan tingkat produksi 7,5% pada 2019.

Hasil produksi tersebut kemudian mayoritas diekspor ke luar negeri dengan indeks ekspornya berada di kisaran 26% pada periode yang sama. Sementara, impornya nihil. Hal ini berbeda dengan China misalnya, yang memiliki indeks cadangan batubara sebesar 13,2 persen dengan produksi 47,3 persen.

Kendati produksinya tinggi, lanjut Faisal, negeri tirai bambu terus memaksimalkan cadangan yang dimiliki dan hasil produksi untuk kepentingan dalam negeri sendiri dan tidak semata-mata diekspor ke luar untuk mencari untung.

Hal ini bisa terlihat dari indeks ekspornya yang cuma 1 persen, sedangkan impornya 18,1 persen. "Artinya, kita tuh over (berlebihan) eksploitasi jadi cepat habis cadangannya, malah diekspor semua. Ini menjadi ancaman bagi Indonesia. Ini juga ada peran dari kebijakan yang memperbolehkannya," tutur Faisal dalam diskusi virtual Transparency International Indonesia (TII), Kamis (15/4/2021).

Selain itu, dia menyoroti tidak ada lagi batas antara kekuasaan dan pengusaha di Indonesia saat ini.Hal ini tercermin dari banyaknya pejabat publik yang rangkap jabatan sebagai komisaris di perusahaan BUMN dan swasta. Contoh lain, kata Faisal, banyak pejabat pemerintahan yang merupakan pemilik perusahaan."Ini parah sekali, sekarang tidak ada batas antara kekuasaan dan pengusaha, itu semakin blur (buram)," ujarnya.

"Di beberapa tempat, regulator itu merangkap sebagai pengusaha, kita tidak punya undang-undang anti conflict of interest," lanjut Faisal.

Menurut dia, hal ini membahayakan karena bisa membuat kebijakan yang dihasilkan menjadi tidak netral. Misalnya, kebijakan sengaja dikeluarkan untuk mempermudah bisnis perusahaan.

Di sisi lain, merujuk pada data TI Indonesia, tercatat ada 40 dari 90 perusahan yang berbisnis PLTU yang memiliki direksi dan komisaris yang memiliki kepentingan politik. Lalu, 40 perusahaan atau 44 persen di antaranya tidak transparan mempublikasikan informasi mengenai perusahaan dan bisnisnya ke publik.

Faisal menduga salah satunya dilakukan oleh anak usaha PLN selaku perusahaan raksasa di bidang ketenagalistrikan di dalam negeri. Ia mengaku kecewa bila perusahaan pelat merah itu tidak transparan ke publik. "Saya kecewa dengan PLN. Tadinya saya respect karena keterbukaannya dulu, tapi semua ini hilang, ini menunjukkan betapa kekuasaan itu sangat merepotkan. PLN kok kelihatannya tidak mau dibantu ya, terus terang sekarang saya jadi malas kalau kasih masukan, mau dibantu kok susah, tidak terbuka," ungkapnya.

Sementara, Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Maryati Abdullah mengatakan, minimnya batas antara kekuasaan dan pengusaha saat ini rentan menimbulkan tindak korupsi.

Sebab, petinggi perusahaan yang merupakan pejabat publik bisa dengan mudah mengutak-atik kebijakan dan langkah strategis di kedua belah pihak. "Ini bisa mengindikasikan kerentanan korupsi, contohnya kasus antara Ibu Eni dan Pak Idrus Marham kemarin, jadi kalau sedikit-sedikit perusahaan dimainkan, dari hulu ke hilirnya itu bisa sangat mudah dikontrol," jelas Maryati pada kesempatan yang sama.

Masalahnya, kondisi seperti ini bukan cuma bisa berimplikasi pada tersendatnya ketransparanan. Tapi juga bisa mempengaruhi dinamika pasar, bahkan ekonomi negeri.

Atas kondisi ini, Maryati memberi masukan agar pemerintah segera memberi batas dengan mengeluarkan aturan tentang batasan keterlibatan pejabat publik di perusahaan BUMN maupun swasta. "Karena korupsi ini memang paling besar di korupsi politik-ekonomi dan sektor energi serta sumber daya alam menduduki peringkat pertama. Ini bisa menjadi tantangan ke depan untuk mengentaskan kemiskinan, ketimpangan, dan lainnya, termasuk untuk masuk ke industri 4.0 karena banyak conflict of interest," pungkasnya.