Bahkan Abdullah Hehamahua yakin, benang merah kasus penembakan tersebut dapat ditarik hingga ke soal kekalahan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok pada Pemilihan Gubernunr DKI 2017 silam

Peristiwa tewasnya 6 Laskar Front Pembela Islam (FPI) di KM 50, Tol Jakarta-Cikampek (Japek) pada 07 Desember 2020 silam oleh aparat kepolisian hingga saat ini masih menyisakan misteri.

Sejumlah pihak meyakini, ada motif politik di balik peristiwa yang dianggap sebagai unlawful killing tersebut. Salah satunya adalah Ketua Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) Laskar FPI, Abdullah Hehamahua.

Dikatakan Abdullah Hehamahua, secara garis besar, kasus penembakan 6 Laskar FPI tersebut bersifat politis, bukan kriminal murni. Abdullah Hehamahua mengaitkan kasus tersebut dengan kepulangan Rizieq Shihab (HRS) dari Arab Saudi.

Menurut pengakuannya saat bertemu dengan HRS di Mekkah, Arab Saudi pada tahun 2019, saat itu pemerintah Indonesia tengah melarang HRS keluar dari Arab.

"Kenapa tiba-tiba di tahun 2020 pemerintah begitu welcome terhadap Habib Rizieq? Ini 'kan jadi pertanyaan," kata Abdullah Hehamahua.

Bukti bahwa kasus tersebut politis, kata mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu, dapat dilihat dari rangkaian kegiatan FPI dan Rizieq semenjak pulang dari Arab. 

Bahkan Abdullah Hehamahua yakin, benang merah kasus penembakan tersebut dapat ditarik hingga ke soal kekalahan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok pada Pemilihan Gubernunr DKI 2017 silam.

"Nikahan itu aparat pemerintah tahu, intel tahu, kenapa tidak diantisipasi? Ini 'kan semacam dijebak. Lalu terjadi kasus pelanggaran prokes. Bayar cash Rp50 juta. Ini soal politik, karena 2017, dalam teori politik apapun, Ahok harus menang jadi gubernur," kata Abdullah.

Polisi Secara tak Sadar Akui Pelanggaran HAM Berat

Lebih jauh, Abdullah Hehamahua mengatakan, kasus tersebut termasuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat. Menurut pengakuannya, 6 anggota laskar FPI tersebut mengalami luka yang tidak mungkin dilakukan polisi di dalam mobil.

"Saksi (mengatakan), ketika jenazah dimandikan, rata-rata ada dua peluru, sebelah kiri jantung, kemaluan dianiaya siksa, bagian belakang luka bekas diseret, dan bagian depan luka bakar. Kalau Komnas HAM mengatakan di dalam mobil, bagaimana menganiaya di dalam mobil?" tanyanya.

Abdullah Hehamahua menyebut, polisi sendiri tanpa sadar telah mengakui bahwa anggotanya memang telah melakukan pelanggaran HAM berat. Hal tersebut terlihat di dalam berkas tuntutan pihak kepolisian.

"Dalam tuntuan kepolisian menyatakan Pasal 338 (pembunuhan) dan 351 (penganiayaan yang mengakibatkan kematian), berarti secara tanpa sadar polisi mengakui ada pelanggaran HAM berat karena ada penganiayaan," katanya.

Sebelum menyampaikan itu semua, Abdullah Hehamahua terlebih dahulu mengecam tindakan penembakan mati 6 anggota Laskar FPI tersebut. 

"Kucing meninggal saja saya sedih. Ada yang menganiaya saya marah. Ini enam orang. Anak muda yang mempunyai potensi menjadi calon pemimpin masa depan,” tandasnya.