kondisi saat ini menjadi alarm bahaya bagi eksistensi BUMN Karya.

Kinerja keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor konstruksi menurun tajam pada 2020 akibat pandemi. Dampak pandemi yang berimbas pada terhambatnya kegiatan konstruksi dan pembangunan proyek membuat perseroan karya menderita kerugian signifikan.

BUMN konstruksi dibayangi beban utang yang tinggi, sementara capaian pendapatan dan laba bersih selama 2020 anjlok akibat pandemi. 

Sektor konstruksi memang menjadi salah satu sektor yang paling terdampak oleh pandemi COVID-19.

Mangkraknya proyek ini tentu saja menyebabkan sektor konstruksi yang padat modal merugi parah akibat arus kas yang macet. Sementara beban keuangan yang jumbo akibat hutang usaha yang besar harus tetap dibayar.

Hal ini tentu saja tercermin dari laporan keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya di tahun 2020 yang kinerjanya sangat tidak memuaskan. Beberapa BUMN Karya laba bersihnya terpaksa terpangkas hingga 90%.

Dari seluruh BUMN Karya, terdapat 1 perusahaan yang kerugiannya amat parah apabila dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Adalah PT Waskita Karya Tbk (WSKT) yang pada tahun 2020 terpaksa membukukan rugi bersih Rp7,38 triliun.

Rugi bersih yang amat masif ini menyapu bersih seluruh laba ditahan Waskita yang sudah dikumpulkan sejak perseroan pertama kali berdiri pada tahun 1973 sehingga ekuitas WSKT saat ini hanya tersisa Rp7,53 triliun, lenyap lebih dari separuh tepatnya 57,88% dari posisi tahun lalu Rp17,88 triliun.

Bahkan WSKT terpaksa membukukan rugi bruto sebesar Rp1,97 triliun. Rugi bruto sendiri merupakan hal yang sangat negatif karena pendapatan usaha alias omset bahkan tidak dapat menutupi beban pokok pendapatan.

Perseroan yang mengalami rugi bruto, rugi bersihnya kemungkinan akan membengkak karena bahkan sebelum membayar beban penjualan, beban umum dan administrasi, dan beban pajak saja perseroan sudah rugi karena tak mampu menutupi beban pokok.

Alhasil, kerugian WSKT menyebabkan kas dan setara kas perseroan tersapu habis. Tercatat per akhir 2019 perseroan memiliki kas dan setara kas sebanyak Rp9,2 triliun, sedangkan di akhir 2020 kas dan setara kas perseroan hanya tersisa Rp1,2 triliun atau penurunan sebesar 87%.

Hal ini tentu saja sangat berbahaya bagi perusahaan yang padat modal seperti WSKT. Karena apabila kas menipis di tengah hutang perseroan yang membengkak yakni sebesar Rp89 triliun maka resiko gagal bayar tentu saja akan meningkat apalagi di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang tidak jelas kapan akan usai.

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin menengarai, perencanaan pembangunan infrastruktur yang buruk menjadi penyebab terpuruknya sejumlah BUMN infrastruktur.

"Ambisi besar tanpa perencanaan matang hanya akan membebani keuangan negara dan rendahnya kualitas hasil pembangunan," kata Amin.

Wakil Rakyat dari Dapil Jawa Timur IV itu juga menyoroti amblesnya saham-saham sejumlah BUMN Karya menyusul kinerja yang tak memuaskan, di tengah gencarnya proyek infrastruktur.

Selain WASKT, BUMN-BUMN tersebut antara lain PT Pembangunan Perumahan (PTPP), PT Hutama Karya (HK), PT Wijaya Karya (WIKA) dan PT Waskita Beton Precast (WSBP).

Berdasarkan laporan keuangan BUMN Karya pada Selasa (30/03/2021) lalu. WIKA meski tidak sampai rugi tapi labanya terjun bebas dari Rp2,2 triliun menjadi kurang dari Rp200 miliar. Kemudian PT PP turun dari Rp800 miliar tinggal Rp128 miliar.

"Dengan tingkat ketahanan yang semakin lemah, Amin mengkhawatirkan akan bergugurannya BUMN Infrastruktur karena sulit bertahan terlebih ditengah pandemi. Tidak menutup kemungkinan pemerintah mengambil jalan pintas melegonya ke pihak asing," beber Amin.

Amin mengakui sektor konstruksi menjadi salah satu sektor paling terdampak pandemi COVID-19. Proyek-proyek konstruksi, imbuhnya, terpaksa mangkrak sejak pandemi menghantam Indonesia. Mengingat sektor konstruksi bersifat padat modal, mangkraknya proyek tentu saja menyebabkan kerugian parah.

"Sangat disayangkan pemerintah tidak memiliki exit plan dari situasi tersebut. Beban keuangan BUMN Karya pun berat karena harus menanggung utang usaha yang sangat besar dan harus segera dibayar," kata Amin.

Menurut Amin, kondisi saat ini menjadi alarm bahaya bagi eksistensi BUMN Karya.

"BUMN Karya harus diselamatkan. Kami nantikan realisasi janji pemerintah yang akan menyelesaikan persoalan pendanaan proyek infrastruktur lewat lembaga pengelola invetasi yang sudah dibentuk," katanya.

Sementara Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani mengatakan, banyak proyek mangkrak di BUMN lantaran proyek yang ditangani BUMN karya terlalu banyak dalam waktu yang sama, bahkan bisa mencapai 20 proyek sekaligus.

Aviliani pun mengingatkan pemerintah agar hati-hati memberikan banyak proyek ke BUMN. Sebab masih ada risiko tidak mencapai target hingga mangkrak.

Hal itu pun dinilai bisa mengancam kondisi keuangan perusahaan konstruksi yang mengerjakan.

Hal senada disampaikan Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Piter Abdullah. Menurutnya proyek mangkrak di tahun ini membuat keuangan BUMN karya semakin sulit.

Ia pun menyarankan agar Lembaga Pengelola Investasi (LPI) bisa segera beroperasi dan membeli aset-aset BUMN karya sehingga perusahaan pelat merah tersebut mendapatkan tambahan likuiditas.

"Kondisi ini bisa semakin sulit jika BUMN terus dipaksa menggarap berbagai proyek infrastruktur. Apalagi dengan jumlah yang sangat banyak dan melebihi kapasitasnya," jelasnya.

Namun hal itu bisa dikecualikan, jika pemerintah bisa kembali menambah modal kepada perusahaan terkait untuk mengerjakan proyek mangkrak tersebut.