Suntikan dana dari pemerintah memang dinilai bisa membangkitkan lagi kinerja BUMN Karya.

Kinerja keuangan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) konstruksi terus mendapat sorotan tajam. Suntikan dana dari pemerintah memang dinilai bisa membangkitkan lagi kinerja BUMN Karya.

Namun, sampai kapan BUMN karya akan disokong terus uang rakyat?

Peneliti Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) Abra Talattov memandang terjadi anomali melihat kondisi keuangan BUMN Karya yang tertekan.

Pasalnya dalam 6 tahun terakhir pemerintah secara jor-joran membangun berbagai macam infrastruktur di berbagai wilayah di Indonesia, yang mana BUMN Karya juga andil dalam menjalankan penugasan dari pemerintah sebagai penugasan kewajiban pelayanan publik atau public service obligation (PSO).

Ditambah saat ini, keadaan semakin sulit di tengah pandemi Covid-19, pemerintah dan berbagai pihak menahan belanja untuk pengeluaran infrastruktur. Hal ini, yang menurut Abra perlu ditelaah secara lebih mendalam.

"Kita tidak tahu kerugian yang dialami itu memang karena sepenuhnya karena penugasan atau karena ada korporasi bisnis yang pure bisnis. Memang ke depan, jika ada penugasan dari pemerintah sebaiknya harus secara langsung mendapat supporting dananya," jelas Abra saat berbincang dengan CNBC Indonesia, akhir pekan lalu.

Ketika kemudian ada opsi untuk diselamatkan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN), dari kacamata Abra hal itu tidak sehat.

BUMN Karya yang saat ini sedang mengalami kerugian keuangan, menurut Abra seharusnya bisa secara profesionalisme menyelesaikan masalahnya sendiri terlebih dahulu dengan aksi korporasi.

Bagaimana para BUMN Karya ini ketika ada masalah keuangan, para direksi dan pimpinannya itu bisa menghadapi secara profesional, BUMN harus berpikir luas, ketika mereka meminta pertolongan dari APBN, itu juga punya konsekuensi terhadap anggaran-anggaran lain.

"Karena ketika BUMN mengalami masalah kemudian ujung-ujungnya kembali dengan bantuan PMN itu menandakan BUMN kita belum berjalan secara profesional."

"Kalau misalnya ujung-ujungnya APBN itu kan, itu sangat manja sekali, sangat instan. Di tengah kondisi APBN yang tertekan ini juga akan semakin memberatkan APBN," tutur Abra.

Pun jika berkaca pada laporan keuangan sebelum pandemi Covid-19, tekanan keuangan juga sudah dialami oleh BUMN Karya.

Misalnya, kata Abra dari sisi debt to equity ratio (DER) atau rasio utang terhadap ekuitas perusahaan yang meningkat. Hal tersebut, menurut Abra menunjukkan bahwa manajemen keuangan di BUMN Karya masih sangat jauh dari kata profesional.

"Sebelum pandemi pun mereka sudah menghadapi masalah tekanan keuangan yang berat juga," tuturnya.
Dalam menyelamatkan BUMN Karya jangka pendek, kata Abra bisa didorong dengan pemerintah untuk membayar utangnya kepada BUMN Karya.

"Itu juga perlu kita identifikasi lebih dalam seberapa besar piutang pemerintah yang ada di dalam BUMN Karya, itu jangka pendek bisa jadi jalan keluar untuk BUMN Karya," ujarnya lagi.

@@@@@@@@@


Lantas, apakah melalui Sovereign Wealth Fund (SWF) bisa selamatkan BUMN Karya?

Menurut Abra, apabila BUMN Karya diselamatkan dengan melalui SWF yang kini bernama Indonesia Investment Authority (INA), BUMN Karya bisa kembali lagi kinerja bisnisnya, tapi hanya untuk waktu yang tidak terlalu lama.

Pasalnya, ketika pengelolaan BUMN Karya sama seperti sekarang atau business as usual, justru akan menjadi beban baru bagi negara.

Seperti diketahui, melalui skema pendanaan lewat SWF, negara akan menjanjikan kepada investor untuk bisa mendapatkan return atau keuntungan yang signifikan.

Sementara itu, melihat kinerja BUMN Karya, hal itu menurut Abra sulit untuk dijanjikan kepada investor.
Ketika BUMN karya dengan proyek-proyeknya yang tidak menguntungkan atau tidak sesuai ekspektasi, kemungkinan SWF akan diinjeksi lagi lewat PMN.

"Kalau ujung-ujungnya BUMN Karya masih rugi, padahal SWF harus memberikan keuntungan bagi investor, ujung-ujungnya akan menambah beban buat negara," jelas Abra.

"Seperti sekarang SWF kan diinjeksi juga dengan modal dari negara. Nantinya ini hanya akan jadi jangka pendek aja penyelamatan BUMN melalui SWF," ujar Abra melanjutkan.

Berdasakan laporan keuangan BUMN konstruksi di 2020, semuanya terdampak. PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) mengeluarkan laporan keuangan mereka selama tahun 2020 lalu.  

Berdasarkan laporan keuangan tersebut, ADHI mencetak laba bersih sebesar Rp 23,98 miliar. Besaran laba pada 2020 anjlok hingga 96% jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang mana perusahaan memperoleh keuntungan Rp 663,8 miliar.

Emiten konstruksi BUMN lainnya, PT Waskita Karya Tbk (WSKT) menderita rugi bersih Rp 7,38 triliun di sepanjang tahun lalu, dari tahun sebelumnya yang laba bersih Rp 938,14 miliar.

PT PP Tbk (PTPP) terpaksa membukukan penurunan laba bersih yang tajam hingga 84,28% secara tahunan (year on year/YoY). Laba bersih PTPP tercatat sebesar Rp 128,75 miliar, jatuh dari posisi akhir 2019 yang senilai Rp 819,46 miliar.

Perusahaan konstruksi pelat merah lainnya, PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) sepanjang 2020 lalu mengalami penurunan kinerja yang signifikan. Laba bersih perusahaan terjun menjadi senilai Rp 185,76 miliar pada 31 Desember 2020 lalu.

Nilai tersebut jauh dari capai perusahaan di periode yang sama tahun sebelumnya yang senilai Rp 2,28 triliun, atau jeblok hingga 91,87% secara tahunan (year on year/YoY).