Merespons hal tersebut, Asops Kapolri Irjen Imam Sugianto mengatakan pihaknya langsung membahas tindak lanjut dari keputusan pemerintah tersebut.

Pemerintah Indonesia secara resmi memberikan label teroris terhadap kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud Md mengatakan, pelabelan organisasi teroris terhadap KKB sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU.

"Pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif dikategorikan sebagai teroris," ujar Mahfud dalam konferensi pers, dikutip dari kanal Youtube Kemenko Polhukam, Kamis (29/4/2021).

Dengan demikian, ara penindakan terhadap kelompok separatis itu pun kini berbeda dari yang sebelumnya.

Merespons hal tersebut, Asops Kapolri Irjen Imam Sugianto mengatakan pihaknya langsung membahas tindak lanjut dari keputusan pemerintah tersebut.

"Saya juga sedang rapat ke Kantor Staf Presiden. Nah, nanti diketahui arahan Pak Kapolri bagaimana, terutama pelibatan Densus 88 Antiteror," kata Imam, Kamis (29/4).

Dia pun memastikan apabila KKB sudah ditetapkan sebagai teroris, maka Densus 88 Antiteror wajib terlibat dalam penindakan.

"Kalau sudah ditetapkan begitu, Densus nanti harus diikutkan membantu. Paling tidak memetakan, segala macam itu," tegas Imam.

Namun, hal tersebut belum terjadi saat ini, karena pemerintah baru memutuskan hari ini. "Belum (Densus 88 terlibat), ini kan baru hari ini," katanya.

Imam menuturkan nantinya operasi penindakan KKB akan sama seperti Operasi Madago Raya yang ada di Sulawesi Tengah.

"Selama ini kan seperti Madago Raya di Sulteng. Itu kan sama, jadi, satgas operasi kami bentuk, tetapi densus juga menggelar operasi yang link up dengan satgas itu," pungkas Imam.