Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengkritik cara pemerintah menangani shortfall atau kekurangan penerimaan pajak dari target. Tentu saja, kritikan ini ditutukan untuk Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Politisi Golkar ini, mempertanyakan kinerja Kementerian Keuangan yang gagal mengejar pajak sesuai target, ditutup dengan utang. Jelas-jelas, cara ini tidak elegan dan menyengsarakan rakyat Indonesia.

Kekurangan pajak, kata mantan kader PKS ini, tidak seharusnya ditambal dengan menerbitkan surat utang secara jor-joran. Hal itu, menurut dia, menjadi salah satu cerminan kalau pemerintah mulai kehabisan amunisi fiskal di tahun kedua penanganan pandemi COVID-19.

Seperti yang diketahui, terjadi shortfall penerimaan pajak sekitar Rp128,9 triliun pada tahun lalu. Sementara, realisasi penerimaan pajak sepanjang 2020 sebesar Rp1.069,9 triliun atau 89,25 persen dari target sejumlah Rp 1.198,82 triliun.

Sedangkan, utang pemerintah tercatat menembus Rp6.445,07 triliun per Maret 2021. Jumlahnya melonjak Rp1.253 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yakni Rp5.192 triliun.

Dibandingkan dengan posisi Februari 2021 yang sebesar Rp6.361 triliun, maka total utang pemerintah dalam satu bulan naik Rp84 triliun. Rasio utang pemerintah pun ikut terkerek menjadi 41,64 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada bulan lalu. "Coba kita lihat cara menangani shortfall penerimaan pajak hanya dengan utang. Sampai seberapa kuat daya tahan kita kemudian hanya bersandar ke utang, angka-angka itu hanya mengatasi secara jangka pendek," katanya pada webinar Narasi Institute bertajuk 'Waspada! Pemulihan Ekonomi Belum Tentu Berlanjut' pada Jumat (30/4/2021), dikutip dari CNNIndonesia.

Masih seputar penerbitan utang, anggota DPR dari fraksi Partai Golkar ini juga membeberkan bahayanya siklus jual-beli surat utang pemerintah saat ini. Misbakhun menyebut salah satu pihak yang rajin membeli surat utang negara (SUN) adalah perbankan.

Ia menilai bantalan dana yang ada di perbankan bakal sulit disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit berbunga murah kalau SUN masih dibanderol bunga setinggi 7 persen.

Politisi asal Pasuruan, Jawa Timur ini, menyebutkan, bank memilih memutar dananya di instrumen SUN dibanding menyalurkan kredit rakyat. Padahal untuk memiliki perekonomian yang sehat, menurut Misbakhun, seharusnya dana himpunan masyarakat di perbankan disalurkan ke sektor riil dalam bentuk kredit.

Kredit itu dibelanjakan untuk kebutuhan bisnis hingga gaji karyawan untuk memutar roda perekonomian. "Pembeli surat utang ini perbankan kita dan ini situasinya sangat berbahaya karena sudah terjadi crowding out, perbankan kita bukan sibuk menyalurkan kredit dari uang yang mereka miliki tapi bagaimana uang yang mereka miliki menguntungkan, uang menghasilkan uang," bebernya.