Sejumlah insentif serta program sosial yang digelontorkan pemerintah, dinilai belum bisa menjadi alat ungkit nan mujarab. Konsumsi masih rendah menekan perekonomian nasional hingga level negatif.

Ekonom senior CORE Indonesia, Hendri Saparani dalam sebuah diskusi daring, Selasa (4/5/2021), mempertanyakan seberapa besar pengaruh insentif-insentif yang diberikan pemerintah untuk menggerakkan domestik ekonomi.

Saat ini, kata dia, mobilitas orang sudah terjadi tetapi tidak diikuti oleh konsumsi rumah tangga yang masih jauh di bawah kondisi pra-pandemi. "Indeks penjualan riil masih tajam negatifnya, artinya konsumsi rumah tangga belum mendorong penjualan ritel atau produk yang diminati masyarakat," ujarnya.

Hal tersebut, lanjut ia, karena kelas menengah atas yang 82 persen berkontribusi terhadap konsumsi rumah tangga belum banyak melakukan aktivitas ekonomi.

Sedangkan, masyarakat golongan ke bawah masih sangat bergantung dengan berbagai program bantuan sosial yang diberikan pemerintah. Kemudian sebanyak 2,9 juta orang kehilangan pekerjaan saat pandemi sehingga mereka tidak punya tambahan pendapatan untuk berbelanja. “Inilah yang menjadi pekerjaan rumah bagi Indonesia karena 56 persen dari ekonomi kita adalah konsumsi. Jadi bagaimana kita bisa menggerakkan konsumsi kembali,” katanya.
 
Hendri mengatakan, APBN sebagai domestik ekonomi, bisa menjadi kunci penyangga pertumbuhan ekonomi bila realisasinya lebih cepat dan didesain dengan tepat.

Selain itu, diperlukan sejumlah terobosan kebijakan agar pertumbuhan ekonomi di kuartal II hingga IV bisa di atas 5 persen. “Yang digelontorkan pemerintah (dana PEN) tidak sedikit, tetapi tidak diintegrasikan sehingga multiplier effectnya menjadi terbatas. Kalau lakukan beberapa terobosan kita akan mencapai di atas 5 persen seperti yang diharapkan pemerintah," ujarnya dikutip Antara.

Sementara, Danareksa Research Institute memperkirakan, perekonomian nasional di kuartal I-2021 masih negatif. Persisnya berada di kisaran minus 1,03% secara year on year (yoy) dan minus 1,24% (qtq). "Pemulihan ekonomi berlangsung lebih lambat karena konsumsi rumah tangga yang lesu akibat kebijakan PPKM oleh pemerintah dan pencairan dana dari program perlindungan sosial," tulis riset Danareksa seperti dikutip, Selasa (4/5/2021)

Konsumsi rumah tangga diperkirakan minus 1,06% (yoy). Kebijakan PPKM terpaksa diambil pemerintah akibat lonjakan kasus positif covid-19 pasca liburan tahun baru. PPKM berlangsung awalnya di Jawa dan kemudian diperluas ke berbagai daerah lainnya.  

Investasi dan ekspor menunjukkan pertumbuhan terbatas yaitu masing-masing 0,11% dan 0,87%, sementara impor mulai pulih dengan pertumbuhan 9% pada periode Januari hingga Maret. Belanja pemerintah justru minus 8,64%.

Secara keseluruhan tahun, Danareksa memperkirakan pertumbuhan ekonomi di jalur positif yaitu 3,39% sampai 4,31%. Lebih tinggi dibanding posisi 2020 yang sebesar 2,07%. Sementara inflasi diperkirakan 1,46%-2,62%. Dalam jangka menengah, pemulihan ekonomi diperkirakan terus berlanjut meskipun cenderung lambat. Ini erat dipengaruhi oleh penyebaran kasus covid, vaksinasi dan pertumbuhan investasi.