Organisasi yang terdaftar oleh Komite Dewan Keamanan PBB berdasar resolusi 1267 (1999) 1989 (2011) dan 2253 (2015) tentang organisasi teroris, dari Indonesia hanya dua

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengatakan 99 organisasi di Indonesia masuk daftar terduga teroris.

Dari jumlah tersebut, terdapat sebanyak 417 orang Indonesia yang masuk sebagai daftar teroris. Hal tersebut dikatakan Mahfud berdasarkan putusan pengadilan tertanggal 14 April 2021. 

Pernyataan Mahfud itu menuai reaksi mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai. menurut pigai, bila dibandingkan dengan data Komite Dewan Keamanan PBB, jumlahnya bisa dihitung jari.

"Organisasi yang terdaftar oleh Komite Dewan Keamanan PBB berdasar resolusi 1267 (1999) 1989 (2011) dan 2253 (2015) tentang organisasi teroris, dari Indonesia hanya dua," kata Pigai dikutip dari akun Twitternya @NataliusPigai2, Selasa (4/5).

Dua organisasi yang dimaksudnya adalah Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang didirikan Aman Abdurrahman. Kelompok ini disebut berafiliasi dengan ISIS.

Sedangkan satu organisasi lain yang disebut Pigai masuk daftar PBB yakni Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora. Kelompok ini disebut dalang di balik pembantaian satu keluarga dan membakar tujuh rumah di Desa Lemban Tongoa, Sigi pada akhir November 2020.

Aktivis kemanusiaan ini pun menduga pernyataan Mahfud terkait adanya 99 organisasi masuk daftar terduga teroris beserta 417 orang adalah sesat pikir.

"Saya menduga Mahfud sedang membenarkan keputusan dengan logika falacy Jokowi," cuitnya.