Intinya, pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan perekeretaapian merupakan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024

Salah satu tolak ukur bangsa yang maju adalah sistem transportasi yang andal serta berwawasan lingkungan. Hal ini dapat dipenuhi oleh moda transportasi kereta api (KA). Dibandingkan dengan yang lain, KA memiliki keunggulan dalam hal kapasitas angkut, kecepatan, keamanan, hemat energi, dan ramah lingkungan.

“Beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN) juga telah memrogramkan kereta api untuk dapat segera dibangun dan diperasionalkan dengan tujuan peningkatan pertumbuhan ekonomi,” ujar Menko Luhut dalam Rapat Koordinasi Pembangunan, Pengoperasian, dan Pemeliharaan Perekeretaapian yang digelar secara virtual pada Kamis (29-04-2021). Dalam rakor tersebut, Menko Luhut didampingi oleh Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Ayodhia Kalake dan Asisten Deputi (Asdep) Infrastruktur Konektivitas Rusli Rahim.

Sebagai informasi, ada beberapa PSN KA yang telah, sedang, dan akan dibangun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional di Jabodebek, Bandung, Bali, Pekanbaru, Makassar, Surabaya dan Yogyakarta. Proyek-proyek tersebut meliputi: KA Tebing Tinggi-Kuala Tanjung, KA Rantau Prapat–Duri-Pekanbaru, KA Logistik Lahat-Tarahan dan Prabumulih-Kertapati, rencana pengembangan light rail transit (LRT) Jakarta Internasional Stadium-Kelapa Gading dan Velodrome-Manggarai, LRT Sumatera Selatan, Elevated Inner Loop Line DKI Jakarta, LRT Jabodebek, high speed railway (HSR) Jakarta-Bandung, mass rapid transit (MRT) Jakarta, KA Akses Bandara Kulonprogo, KA Jakarta-Surabaya, KA Double Track Jawa Selatan, KA Badung-Buleleng, KA Puruk Cahu-Bangkuang, dan KA Makassar-Pare Pare.

Dari 15 PSN bidang perkeretaapian tersebut, 10 diantaranya adalah kereta api antarkota dan 5 sisanya dalam kota. “KA Tebing Tinggi- Kuala Tanjung sudah selesai dan telah dioperasikan meskipun masih memerlukan penyempurnaan di beberapa fasilitas,” sebut Direktur Jenderal Perkeretaapian Zukfikri.

Sayangnya, banyak jaringan prasarana perkeretaapian Indonesia telah dioperasikan dari zaman Hindia Belanda yang menggunakan sistem mekanik dan analog. Sebagian besar terpengaruh oleh dampak dari frekuensi penggunaan, usia teknis, cuaca ekstrim, kondisi alam, dan kegagalan fungsi struktur, yang berakibat pada penurunan atau kegagalan fungsi. Hal ini menyebabkan penurunan tingkat keselamatan perkeretaapian.

“Alokasi dana pembangunan kereta api perlu mempertimbangkan aspek keamanan juga,” ucap Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) II Kartiko Wirjoatmodjo dalam kesempatan itu. Ia menyarankan agar selama setahun ini dilakukan kajian terkait dan dirancang secara multi tahun.

Pembangunan jalur kereta api juga perlu mempertimbangkan fasilitas penunjang yang tidak memperparah kepadatan lalu lintas, misalnya dengan membangun flyover atau underpass di setiap pelintasan. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Hedy Rahadian dan Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Kementerian Keuangan Made Arya Wijaya pun menyarankan agar pembuatan underpass dan  flyover dilakukan secara bertahap sesuai skala prioritas. Kalau bisa, infrastruktur di Pulau Jawa lebih diutamakan karena traffic-nya paling banyak.

Menyambung, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman menyatakan bahwa meskipun akan memakan biaya yang cukup besar, proyek ini akan lebih aman dan lebih efisien bagi masyarakat yang lalu-lalang. “Pembangunan sektor transportasi bisa lebih efisien bila melibatkan investor, badan usaha milik negara, dan sistem kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU),” jelasnya.

Selain itu, hal yang tidak kalah penting adalah pemeliharaan aset secara berkala. Seperti yang telah diketahui, beberapa tempat di Indonesia merupakan daerah rawan bencana sehingga memerlukan desain bangunan dan perawatan yang memadai untuk peningkatan keselamatan masyarakat pengguna jasa.

“Intinya, pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan perekeretaapian merupakan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024,” ingat Deputi Bidang Sarana Prasarana, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Budi Hidayat. Di tahun 2030, diprediksikan kebutuhan biaya pembangunan infrastruktur KA untuk kawasan strategis mencapai sekitar Rp825,74 triliun sehingga memerlukan dukungan regulasi dan mekanisme perizinan yang kondusif bagi iklim investasi serta pembentukan lembaga pembiayaan infrastruktur.

Urusan perkeretaapian bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah dalam proses perencanaan dengan tetap memerhatikan rencana tata ruang wilayah dan ketersediaan lahan. Disamping itu pelibatan dalam investasi, pembangunan dan penyelenggaraan perkeretaapian, baik layanan antarkota maupun layanan perkotaan, maupun penguatan industri lokal untuk memenuhi kebutuhan industri perkeretaapian.

Penguasaan teknologi perkeretaapian yang mumpuni, peningkatan kandungan lokal, dan peningkatan daya saing industri dalam negeri pun perlu menjadi perhatian.

Menanggapi beragam masukan itu Direktur KAI Didiek Hartantyo menyambut positif. “Kami mendukung penyempurnaan sarana perkeretaapian di Indonesia sebagai moda transportasi milik negara,” ungkapnya yang kemudian disepakati oleh seluruh peserta rapat.