Dukungan digitalisasi pada ekosistem pertanian dapat mengangkat harkat hidup dan tingkat ekonomi petani serta memudahkan pengembangan layanan pertanian secara terpadu

Presiden Joko Widodo selaku Ketua Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) memprioritaskan perluasan dan kemudahan akses layanan keuangan formal melalui layanan keuangan digital bagi seluruh lapisan masyarakat.

Secara khusus untuk kelompok penerima manfaat usaha mikro kecil (UMK), petani, nelayan, dan masyarakat berpenghasilan rendah sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres) No. 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

Pada 2020, indeks inklusi keuangan di Indonesia telah mencapai 81,4%, lebih tinggi dari 2019 yang mencapai 76,19%. Hal ini tentunya sejalan dengan berbagai upaya yang telah dilakukan DNKI dalam pencapaian target inklusi keuangan sebesar 90% pada 2024.

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kian gencar mengintegrasikan kegiatan ekonomi dan keuangan inklusif pada sektor pertanian guna mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sektor pertanian di Indonesia sendiri masih menunjukkan pertumbuhan positif di tengah pandemi Covid-19. Jika dilihat dari struktur lapangan kerja pada Agustus 2020, sebanyak 29,76% pekerja bekerja di sektor pertanian. Namun sayangnya, hanya sekitar 8% yang merupakan petani muda (generasi milenial). Padahal jika dilihat dari struktur umur, penduduk Indonesia didominasi oleh generasi milenial (25,87%) dan generasi Z (27,94%).

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbunga rendah merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan pembiayaan petani. Peningkatan akses pembiayaan juga dilakukan oleh Bank Mandiri melalui skema CSR pemberdayaan petani dan UKM di Kabupaten Ciamis. Peningkatan akses pembiayaan tersebut berupa pembangunan Sentra Pengolahan Beras Terpadu (SPBT) yang dikelola oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang bekerja sama dengan PT Mitra Desa Pamarican, anak usaha dari PT Mitra Bumdes Nusantara (MBN).

“Dukungan program pemerintah untuk mewirausahakan petani ini telah beroperasi, dan didukung dengan akses permodalan KUR dan program Kartu Tani untuk sarana pembelian pupuk bersubsidi,” tutur Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah Erdiriyo, mewakili Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan selaku Sekretaris DNKI Iskandar Simorangkir, pada “FGD Sinergi Program Mendukung Inklusi Keuangan bagi Petani Milenial”, di Ciamis, Rabu (5/4).

Melalui skema integratif Agree dari PT Telkom Indonesia, petani dapat mengoptimalkan hasil produksi melalui pengelolaan supply dan demand yang baik, mempermudah penyaluran subsidi, serta mendorong regenerasi petani dengan melahirkan petani milenial.

Sebagai komplementer dari sinergi tersebut, PT Pupuk Indonesia (PIHC) juga memberikan pendampingan lengkap hulu-hilir pertanian pada kegiatan off farm dan on farm melalui Program Agrosolution. Melalui program ini, PIHC berhasil meningkatkan hasil panen dari rata-rata 5-6 ton per hektare menjadi 8-10 ton per hektare.

“Dukungan digitalisasi pada ekosistem pertanian dapat mengangkat harkat hidup dan tingkat ekonomi petani serta memudahkan pengembangan layanan pertanian secara terpadu,” ujar Erdiriyo.