Pemerintah mewajibkan pengusaha memenuhi kewajibannya menjelang Hari Raya Idul Fitri, yakni membayar Tunjangan Hari Raya (THR). Kalau enggak punya duit?

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial, Anton J. Supit mengakui pengusaha di sejumlah sektor masih kesulitan untuk bisa membayar Tunjangan Hari Raya (THR) penuh bagi para karyawannya.

Dia pun mengaku pasrah jika nantinya ada perusahaan yang dikenakan denda dan sanksi administratif sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan. "Terserah pemerintah, kan katanya ada sanksi. Silakan saja pemerintah yang urus karena ini sudah di luar kemampuan kami," kata Anton dihubungi dikutip dari Antara di Jakarta, Jumat (7/5/2021).

Menurut Anton, berdasarkan keputusan pemerintah melalui Surat Edaran Menaker RI Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2021 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, pembayaran THR harus sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Bagi perusahaan yang terdampak Covid-19 dan tidak mampu memberikan THR 2021 sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, dalam edaran tersebut mewajibkan pengusaha melakukan dialog dengan pekerja untuk mencapai kesepakatan yang dilaksanakan secara kekeluargaan dan dengan itikad baik dan berdasarkan laporan keuangan internal.

Hasil dari dialog tersebut harus dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan setempat dengan pemberian THR paling lambat dilakukan sehari sebelum hari raya keagamaan. Terdapat sanksi bila terlambat atau bahkan tidak membayar THR tersebut.

"SE Menaker menyebutkan bahwa tidak memberikan peluang bagi yang tidak mampu. Itu hanya menekankan, bagi yang mampu minimal 1 minggu sebelum Lebaran harus bayar. Yang tidak mampu harus lapor ke pemda, tapi paling lambat 1 hari sebelum Lebaran harus bayar. Jadi tidak ada kata lain, harus bayar," katanya.  

Di sisi lain, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta pengusaha membayar THR secara penuh dan tidak dicicil. Ketua KSPI Said Iqbal mengatakan, THR akan mendorong konsumsi yang akan memulihkan ekonomi pascapandemi. “THR di swasta merupakan kebahagiaan. Pada saat itu belanja meningkat, purchasing power meningkat maka konsumsi pasti meningkat di tengah pandemi ini,” katanya saat webinar Narasi Institute yang bertajuk THR di kala pandemi, Jumat (7/5/2021).

Menurutnya, pengupahan THR telah menjadi bagian dari tanggung jawab pengusaha, sebab pemerintah telah memberikan stimulus. Dicontohkan, perusahaan multinasional, PT Pan Brothers Tbk mengalami permasalahan, di mana puluhan ribu pekerjanya mogok di Boyolali, Jawa Tengah karena perusahaan mengumumkan tak mampu membayar THR.

“Ya orang marah lah, Anda perusahaan Tbk, Anda sudah dapat stimulus, Anda udah dapat keringanan, tapi begitu pembayaran THR belum dibayar. Anda umumkan tiba-tiba perusahaan enggak mampu. Ini tentang keadilan sih,” jelas Said.

Dalam pembayaran THR ini, Said berharap pengusaha tak mencicil pembayaran. “Ada perusahaan tahun lalu belum lunas, masa ini mau dicicil lagi? Bayar THR Rp 50 ribu ya marah lah orang” jelasnya.

Kalau tidak mampu bayar THR, Menurut Said perusahaan wajib melaporkan kinerja keuangan dua tahun lalu. Selain itu mengajak diskusi pekerja dengan itikad baik “Saya rasa itu sangat fairness, kalau hari ini PT Pan Brothers belum bayar THR puluhan ribu,” tutupnya.