Berdasarkan data pemerintah menunjukkan bahwa terjadi perputaran dana THR berkisar Rp 150 triliun.

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menilai perayaan Idul Fitri menjadi momentum bagi Indonesia untuk keluar dari jurang resesi ekonomi. Lantaran, pada periode ini konsumsi masyarakat akan meningkat pesat.

Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP HIPMI Ajib Hamdani mengatakan, pada Lebaran terdapat momentum terjadinya kegiatan ekonomi yang melonjak, di mana masyarakat membelanjakan uang dan terjadi puncak transaksi ekonomi.

"Idul Fitri ini menjadi bagian momentum yang harus terkelola dengan baik. Idul Fitri dalam geliat ekonominya, menjadi momentum untuk keluar dari resesi," ujar Ajib dalam keterangan tertulis, Kamis (13/5/2021).

Peningkatan konsumsi saat Lebaran membuat perputaran uang naik signifikan dan menjadi daya ungkit perputaran ekonomi secara makro.
Terutama dengan mengalirnya dana tunjangan hari raya (THR).

Ajib bilang, berdasarkan data pemerintah menunjukkan bahwa terjadi perputaran dana THR berkisar Rp 150 triliun.

Bila disandingkan dengan data produk domestik bruto (PDB) tahun 2020 yang sebesar Rp 15.434,2 triliun, maka dana putaran THR memberikan kontribusi sebesar 1 persen dari PDB.

Melihat perhitungan itu, imbuh dia, maka tak heran jika pemerintah menyarankan agar masyarakat membelanjakan alokasi THR yang ada, terutama belanja untuk komoditas produksi dalam negeri.

"Harapannya tentu untuk memberikan multiplier effect (efek berganda), terutama tumbuhnya UKM di Indonesia, karena UKM menopang lebih dari 60 persen PDB," ungkap Ajib dikutip Kompas.com.

Di sisi lain, pergerakan pertumbuhan ekonomi kuartal I-2021 masih terkonstraksi sebesar -0,74 persen, yang sekaligus memperpanjang periode Indonesia berada di jurang resesi.

Namun, dengan data negatif yang masih berjalan itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempunyai harapan dan orientasi ekonomi pada kuartal II-2020 bisa melejit di kisaran 7 persen.

Menurut Ajib, target itu sangat menantang dan untuk merealisasikannya perlu dorongan dari sisi regulasi secara total.

Sebab, ekonomi cenderung tidak bisa dibiarkan berjalan alamiah dengan target yang begitu tinggi.

"Apalagi, jangan sampai pemerintah mengeluarkan regulasi yang kontraproduktif terhadap sentimen ekonomi di lapangan, misalnya opsi menaikkan tarif pajak," jelas dia.

Ia mengatakan, naiknya daya beli masyarakat di momentum Lebaran, bisa menjadi salah satu pendongkrak dan penopang harapan pertumbuhan ekonomi kuartal kedua sesuai harapan.

Maka pemerintah dinilai perlu menjaga ritme daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat, sembari secara paralel menekan potensi inflasi.
Lantaran ketika terjadi inflasi, misalnya disebabkan kebijakan pajak yang tidak tepat, maka akan secara langsung mengurangi tingkat kesejahteraan masyarakat.

Hal ini bisa jadi sentimen negatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal II-2021.

"Kuartal kedua ini menjadi tolok ukur pencapaian target pertumbuhan ekonomi secara agregat tahun 2021, sebesar 4,5 persen-5,5 persen." tutup Ajib.