Kementerian BUMN dan pemerintah pusat harus mencari format terbaik guna meningkatkan kompetensi perusahaan pelat merah

Sebanyak tujuh perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) direncanakan untuk dibubarkan pada semester II 2021. Alasan pembubaran karena ketujuh perusahaan-perusahaan BUMN yang hendak dibubarkan itu dinilai sudah tidak lagi memberikan kontribusi terhadap perekonomian.

Menanggapi rencana itu, anggota Komisi VI DPR RI, Achmad Baidowi mengatakan, sebenarnya banyak BUMN yang memang tidak sehat dan sudah selayaknya dibubarkan. Menurutnya, rencana pembubaran tersebut bukan berarti sebuah kegagalan Kementerian BUMN. "Pembubaran BUMN bukan berarti sebuah kegagalan Kementerian BUMN, karena memang banyak BUMN yang tidak sehat," kata Baidowi.

Bahkan menurutnya jumlah BUMN yang dibubarkan tak hanya tujuh. "Malah ada yang menyebut seharusnya jumlah yang dibubarkan lebih dari 14 BUMN. Pembubaran BUMN nantinya tetap harus memenuhi tahapan dalam UU 19/2003 tentang BUMN maupun UU 40/2007 tentang Perseroan," katanya.

Namun, lanjut dia, sebelum pembubaran dilakukan, Kementerian BUMN harus bisa menjelaskan kepada DPR dan publik tentang kriteria BUMN yang perlu dibubarkan, digabung, atau dilebur. "Kriteria itu pun harus menjadi acuan dalam menyikapi kondisi semua BUMN yang ada," ucapnya.

Ia mengingatkan setelah adanya pembubaran BUMN yang perlu diperhatikan adalah nasib para karyawan. "BUMN harus bisa menjadi contoh bagaimana memperlakukan karyawan dengan baik. Jika terpaksa harus ada PHK maka seluruh hak karyawan harus bisa dipenuhi sesuai dengan kontrak dan aturan ketenagakerjaan yang berlaku," katanya.

Namun, ia mengharapkan, Kementerian BUMN dapat berjuang untuk mengkaryakan para karyawan di unit atau BUMN lainnya yang masih sehat.

Achmad Baidowi juga mengatakan, masalah BUMN diyakini belum akan selesai dalam waktu dekat, oleh karena itu Kementerian BUMN dan pemerintah pusat harus mencari format terbaik guna meningkatkan kompetensi perusahaan pelat merah, baik dengan membentuk super holding seperti Singapura dengan Temasek-nya atau melanjutkan pembentukan holding-holding perusahaan berdasarkan kesamaan bisnisnya seperti yang sedang dilakukan kementerian BUMN saat ini. "Semua alternatif perlu dikaji secara konprehenship agar BUMN yang ada bisa profit dan tidak menjadi beban bagi anggaran negara," katanya.

Sementara pengamat BUMN dari Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto mengatakan, langkah pembubaran jadi bisa dijadikan peringatan bagi perseroan negara lainnya, khususnya yang masih mencatatkan kinerja buruk atau terus merugi.

Langkah likuidasi didasari pada kondisi operasional perusahaan yang tidak bisa dipertahankan pemegang saham. Artinya, perseroan tidak memberikan kontribusi atau keuntungan bagi negara karena mati suri.

"Saya kira ini bisa menjadi suatu warning bagi yang lain. Bahwa yang namanya upaya likuidasi atau pembubaran BUMN untuk bidang-bidang yang dianggap, tanda petik ya, misalnya pelayanan produk, servisnya sudah tidak strategis," ujar Toto.

Dia memandang upaya pembubaran tujuh BUMN sebagai langkah tepat. Selain bagian dari aksi transformasi Kementerian BUMN, pembekuan perusahaan akan memperbaiki kondisi pareto BUMN itu sendiri. Istilah pareto mengacu kepada suatu prinsip yang menyatakan bahwa 80 persen dari hasil sebenarnya hanya dihasilkan oleh 20 persen perusahaan saja.

"Saya juga menyambut baik, karena ini kemudian juga akan bisa secara perlahan, membuat kondisi pareto BUMN bisa kita perbaiki. Pareto artinya bahwa kemudian kita cukup banyak punya jumlah BUMN, sekitar diatas 100. Tapi kemudian, jumlah BUMN yang betul-betul produktif, efisien dan memiliki kinerja yang bagus itu hanya jumlahnya terbatas," paparnya.

Rencana pembubaran BUMN ini sebenarnya telah sejak lama digaungkan.
Tahun lalu, Kementerian BUMN menyebut setidaknya terdapat 14 perusahaan yang sudah dalam kategori dead weight dan siap untuk dilikuidasi. Hal ini disebabkan karena perusahaan tersebut sudah dinilai tak lagi memiliki nilai ekonomi. Seluruh perusahaan ini diserahkan kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)/PPA selaku 'tukang jagal' untuk melikuidasi seluruh perusahaan ini.

Arya Sinulingga dalam sebuah webinar awal bulan ini menyebutkan, bahwa pihaknya telah melakukan analisis dan pemetaan terhadap kondisi operasional dan keuangan BUMN. Tujuannya dilakukan hal ini adalah untuk merampingkan jumlah BUMN yang sebelumnya dari 144 perusahaan menjadi terus berkurang hingga nantinya hanya bersisa 41 perusahaan.

"Dulunya 144 BUMN sekarang 102, nantinya kan tinggal 30an, jadi bagaimana menggabungkan ... Kalau memang tidak bisa dipertahankan maka ada kemungkinan tutup, digabungkan atau bentuk strategis," kata Arya.

Berdasarkan paparan yang disampaikannya, setidaknya nantinya PPA akan mengambil alih sebanyak 33 BUMN. Dari jumlah tersebut, sebanyak 19 perusahaan akan dikelola asetnya oleh PPA untuk disehatkan kondisinya. Sedangkan 14 lainnya telah disiapkan untuk dilikuidasi.

Untuk mengambil upaya tersebut, Arya menyebut kementerian perlu melakukan perluasan dari PP 43 Tahun 2005 Tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara.

Dengan adanya perluasan ini maka kementerian nantinya dapat memiliki wewenang untuk melakukan likuidasi atas perusahaan-perusahaan pelat merah.

Kepastian pembubaran 7 BUMN dikemukan Menteri Erick Thohir pada awal bulan ini. Ia memastikan rencana pembubaran tujuh perusahaan pelat merah pada 2021 lantaran dinilai sudah tidak lagi memberikan kontribusi terhadap perekonomian. "Itu BUMN di bawah PPA yang dari 2008 mati beroperasi. Kita sebagai pimpinan akan zolim kalau dibiarkan tidak ada kepastian. BUMN yang sekarang pun dengan perubahan ini harus siap bersaing. Apalagi yang udah kalah bersaing," kata Erick.

Erick menjelaskan rencana pembubaran tersebut memang telah lama direncanakan. Pasalnya pemerintah ingin mengambil langkah-langkah tepat, sekaligus memberikan kepastian bagi para pekerja di perusahaan BUMN tersebut.

Sekadar catatan, kewenangan melikuidasi BUMN juga sudah didapatkan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Wewenang ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 40/M Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Percepatan Restrukturisasi BUMN.

Untuk melakukan pembubaran BUMN ini, lanjut dia, Kementerian melalui PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (PPA) akan melakukan kajian atau assesment terlebih dahulu. Sebab selain pembubaran, opsi yang bisa dilakukan juga adalah sinergi dengan BUMN lainnya.

Kabarnya, empat dari tujuh BUMN yang akan dibubarkan adalah PT Kertas Kraft Aceh (Persero), PT Industri Glas (Persero), PT Kertas Leces (Persero), dan PT Merpati Nusantara Airlines (Persero). Sementara tiga BUMN sisanya belum diketahui sejauh ini.


Berikut profil singkat empat BUMN yang bakal dilikuidasi:

1. PT Kertas Kraft Aceh (Persero)

Pemegang saham memasukan Kertas Kraft Aceh sebagai perusahaan yang tidak produktif sejak beberapa tahun belakangan. Core business atau bisnis utama perseroan negara ini adalah memproduksi kertas kantong semen. 

Diketahui, sejak 2007 silam manajemen dan pemegang saham perusahaan memutuskan menghentikan produksi kertas karena bahan baku dan gas yang tidak menunjang. Meski begitu, ada upaya penyelamatan yang dilakukan Kementerian BUMN dengan mencari pendanaan sebesar Rp 1 triliun untuk menunjang kinerja produksi. Anggaran tersebut dibutuhkan untuk memenuhi bahan baku dan perbaikan alat produksi, tapi, upaya ini tak berjalan. 

Menariknya, perusahaan negara ini merupakan tempat kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat tinggal di Nanggroe Aceh Darussalam, lokasi perusahaan tersebut didirikan. 

Dikutip laman Kementerian BUMN, Kertas Kraft Aceh bergerak di bidang industri pulp dan kertas yang didirikan dalam rangka swasembada pengadaan kertas kantong di dalam negeri. Perusahaan didirikan pada 1983, yang disusul pembangunan pabrik pada 1985 dengan investasi 424,7 juta dolar AS. 

Pabrik mulai beroperasi pada 1989 dengan produksi komersial pada 1990. Lokasi pabrik berada di zona industri Lhokseumawe, 26 kilometer (km) dari Lhokseumawe, Aceh Utara. Namun, sejak 2007, operasional perusahaan terkendala akibat terhentinya pasokan bahan baku. 

2. PT Industri Glas (Iglas)

Bernasib sama dengan Kertas Kraft Aceh, PT Iglas juga masuk daftar BUMN sakit. Erick Thohir pernah melontarkan kalimat bahwa perusahaan 'mati segan, hidup tak mau' karena kinerja yang payah dan merugi. 

Dari laman website Kementerian BUMN, Industri Glas bergerak di bidang pembuatan kemasan gelas, khususnya botol untuk memenuhi kebutuhan industri bir, minuman ringan, farmasi, makanan, dan kosmetika, dengan total kapasitas 340 ton per hari atau 78.205 ton per tahun.

Banyak perusahaan yang mempercayakan pembuatan kemasannya dikerjakan oleh BUMN yang berkantor pusat di Segoromadu Gresik ini, salah satunya Coca-Cola. Hampir separuh pabrik PT Iglas dikerahkan untuk memproduksi botol beling Coca-Cola.

Kendati demikian, Coca-Cola perlahan mengurangi pemesanan botol dari perusahaan yang didirikan sejak 29 Oktober 1956. Hal itu karena perusahaan asal Amerika Serikat ini mulai beralih menggunakan kemasan botol plastik.

3. PT Kertas Leces (Persero)

Kertas Leces merupakan pabrik kertas tertua kedua setelah pabrik kertas Padalarang yang dibangun pada masa penjajahan Belanda, yakini 1939. 

Perseroan mulai beroperasi sejak 1940. Perusahaan pernah menghasilkan kertas 10 ton per hari. Bahkan, perseroan pernah memproduksi kertas 640 ton harinya dan menghasilkan berbagai jenis kertas.

Meski begitu, hantaman krisis moneter 1998 membuat kinerja perusahaan semakin menurun. Kinerja yang kian memburuk membuat pabrik pelat merah berhenti beroperasi pada Mei 2010 lalu. Penghentian juga disebabkan Perusahaan Gas Negara (PGN) menghentikan pasokan gas. Saat itu pabrik sudah menunggak utang sebesar Rp41 miliar. 

Pabrik mulai beroperasi kembali pada 2012, namun dalam kondisi berbeda seperti masa jaya Leces. Beberapa saat kemudian, PT PPA memastikan Kertas Leces mengalami pailit atau bangkrut sejak 25 September 2018. 

4. PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)

Merpati Nusantara Airlines (MNA) didirikan pada 1962 dan memiliki kantor pusat operasi di Jakarta. Merpati resmi berhenti beroperasi pada 1 Februari 2014 karena masalah keuangan yang bersumber dari berbagai utang. 

Merpati juga sempat terancam pailit sebelum majelis hakim pengadilan niaga mengabulkan proposal perdamaian dalam sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Merpati Nusantara Airlines dengan kreditur di Pengadilan Negeri Surabaya pada 2018 lalu

Dahlan Iskan, Menteri BUMN 2011-2014, juga bilang rencana likuidasi Merpati dan 29 BUMN lain sudah ada sejak dia menjabat.