Terkait seretnya keuangan negara, pemerintah disarankan untuk menagih berbagai piutang. Termasuk utang Lapindo sebesar Rp1,9 triliun yang menjadi tanggungan Aburizal Bakrie.

Anggota Komisi XI DPR asal Fraksi PDI Perjuangan, Andreas Eddy Susetyo, mengingatkan  pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menagih utang Bakrie atas bencana Lapindo yang seharusnya diselesaikan pada 2019.

Andreas meminta agar utang anak usaha Lapindo Brantas Inc, PT. Minarak Lapindo kepada pemerintah segera ditagih. "Karena itu uang negara, dan sifatnya dana talangan, sesuai dengan perjanjian, ya harus dilunasi, harus dibayarkan. Pemerintah harus menagih," tegasnya.

Sebagai diketahui, bencana Lumpur Lapindo terjadi pada 29 Mei 2006. Buntut dari bencana tersebut, perusahaan konglomerasi Bakrie itu memperoleh pinjaman Rp781,68 miliar, namun utang yang ditarik dari pemerintah (dana talangan) sebesar Rp773,8 miliar.   

Hingga saat ini, Lapindo Brantas Inc belum juga melunasi utangnya. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), mencatat uang yang harus dikembalikan ke negara adalah sebesar Rp 1,91 triliun. Kader banteng moncong putih ini mengingatkan, bahwa utang seharusnya sudah dilunasi pada 2019 lalu dengan cara dicicil. Ketentuan itu, menurutnya, disepakati melalui pembicaraan dengan pihak pengutang, dengan menyesuaikan arus kas mereka. Namun nyatanya, hingga kini utang tersebut belum juga dilunasi.

Jika Lapindo tidak bisa melakukan pembayaran secara tunai, pihaknya mendesak agar aset-aset yang dimiliki oleh Lapindo bisa diambil oleh Pemerintah sesuai dengan nilai utang yang dimiliki. "Tapi kalau tidak bisa itu bisa dilakukan dengan aset dan harus dilakukan valuasi. Yang jelas itu uang negara, sifatnya dana talangan dan sesuai perjanjian harus dilunasi dan pemerintah harus menagih," katanya.   

Memang saat ini tengah dilanda pandemi, namun menurutnya, tidak bisa dijadikan alasan. Karena seharusnya utang diselesaikan pada 2019 lalu, jauh sebelum pandemi di Indonesia. Untuk itu, anggota dewan dapil Jawa Timur V ini meminta kepada Pemerintah untuk menagih segera utang Lapindo. Jika tidak bisa juga terpaksa, kata dia, aset-aset yang dimiliki Lapindo bisa diambil oleh negara. "Justru gini kita akan memonitor ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN ). Sekarang aset-aset apa saja yang sudah di tangan Pemerintah kalau valuasinya kurang yah harus ditambahkan gitu," pungkasnya.