Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati (SMI) dinilai sedang panik mengatasi semakin besarnya utang negara. Kritikan itu terkait rencana penaikan tarif pajak pertambanhan nilai alias PPN pada tahun depan.

Itulah sebabnya kemudian mewacanakan rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN). "Indikasi bahwa SMI sudah panik, karena pemerintah mengalami kesulitan likuiditas," kata ekonom senior Rizal Ramli, dikutip dari Kantor Berita RMOL.id, Senin (17/5/2021).

Bukan tanpa sebab. Beragam cara sudah dilakukan menteri berpredikat terbaik dunia itu untuk meminimalisir penambahan utang negara yang sudah menggunung. Namun beberapa kebijakan yang dikeluarkan justru lebih banyak memberatkan rakyat. "Bayar THR saja dipotong, uang haji dan wakaf diembat untuk infrastruktur, sudah paksa BI untuk cetak uang Rp1.000 triliun dengan wajibkan BI beli surat utang di pasar primer, hingga usul naikkan pajak PPN jadi 15%," kritiknya.

"Cara-cara panik dan tidak kreatif untuk genjot penerimaan sekadar untuk bisa bayar bunga utang sebesar Rp345 triliun," tandas mantan Menko Ekuin era Presiden Abdurrahman wahid itu.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan pada 2022, tumbuh 8,37% hingga 8,42% year on year (yoy). Untuk mencapai target tersebut, Sri Mulyani ancang-ancang mengerek naik tarif pajak pertambahan nilai (PPN).

Adapun dalam rencana postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022, otoritas mematok outlook penerimaan perpajakan sebesar Rp1.499,3 triliun hingga Rp1.528,7 triliun, atau lebih tinggi dari proyeksi tahun ini senilai Rp1.444,5 triliun.

Dalam paparanya pada Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2021, Sri Mulyani menyebutkan ada empat strategi pemerintah untuk mengejar target penerimaan perpajakan. Pertama inovasi penggalian potensi dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha.

Kedua, perluasan basis perpajakan. Ketiga, penguatan sistem perpajakan. Keempat, pemberian insentif fiskal secara terukur. “Jadi kami tetap akan menjalankan reform dengan menggali dan meningkatkan basis pajak, memperkuat sistem perpajakan dengan kortax,” ucap Sri Mulyani.

Dia mengungkapkan, penggalian potensi penerimaan pajak diharapkan bisa meningkatkan tax ratio pada 2022. Dari sisi perluasan basis perpajakan antara lain pemungutan pajak e-commerce, penerapan cukai plastik, menaikkan tarif PPN, dan sistem perpajakan yang sejalan dengan struktur perekonomian.