Rencana Menteri Keuangan Sri Mulyani mengerek naik pajak pertambahan nilai (PPN), seakan jadi musuh bersama seantero negeri. Alasannya jelas, rencana tersebut lebih banyak mudharat ketimbang manfaat.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira menyatakan, Indonesia bisa meniru Amerika Serikat (AS) dari sisi mendorong penerimaan negara lewat perpajakan.  

Bhima menilai, kebijakan yang dapat dicontoh adalah berkaitan dengan pemajakan aset orang kaya secara lebih tinggi ketimbang menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jadi 15 persen.   "AS sebagai negara kapitalis liberal di era (Presiden) Joe Biden menargetkan pajak orang kaya lebih tinggi," ujar Bhima, dikutip dari Tribunnews, Senin (17/5/2021).  

Jadi, menurutnya arah kebijakan perpajakan global adalah menurunkan ketimpangan sekaligus meningkatkan rasio pajak.  Sementara dalam konteks Indonesia selama ini kontribusi pajak orang kaya di masih rendah, sehingga tidak berdampak signifikan ke penerimaan negara.  

Bhima menjelaskan, berdasarkan data Forbes yang merilis 50 orang paling kaya di Indonesia tahun 2019, total kekayaan diestimasi mencapai Rp 1.884,4 triliun. Namun, realisasi Pajak Penghasilan (PPh) 21 per November 2019 mencapai Rp 133,1 triliun, mencakup seluruh masyarakat dari beragam kelas pendapatan. "Adapun selama ini rata-rata kontribusi orang kaya terhadap total penerimaan pajak sebesar 0,8 persen atau Rp 1,6 triliun," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan pada 2022, tumbuh 8,37% hingga 8,42% year on year (yoy). Untuk mencapai target tersebut, Sri Mulyani ancang-ancang mengerek naik tarif pajak pertambahan nilai (PPN). Adapun dalam rencana postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022, otoritas mematok outlook penerimaan perpajakan sebesar Rp1.499,3 triliun hingga Rp1.528,7 triliun, atau lebih tinggi dari proyeksi tahun ini senilai Rp1.444,5 triliun.

Dalam paparanya pada Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2021, Sri Mulyani menyebutkan ada empat strategi pemerintah untuk mengejar target penerimaan perpajakan. Pertama inovasi penggalian potensi dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha.

Kedua, perluasan basis perpajakan. Ketiga, penguatan sistem perpajakan. Keempat, pemberian insentif fiskal secara terukur. “Jadi kami tetap akan menjalankan reform dengan menggali dan meningkatkan basis pajak, memperkuat sistem perpajakan dengan kortax,” ucap Sri Mulyani.

Dia mengungkapkan, penggalian potensi penerimaan pajak diharapkan bisa meningkatkan tax ratio pada 2022. Dari sisi perluasan basis perpajakan antara lain pemungutan pajak e-commerce, penerapan cukai plastik, menaikkan tarif PPN, dan sistem perpajakan yang sejalan dengan struktur perekonomian.