Apa2an ini pemecatan penyidik KPK sesuai arahan Presiden kata BKN. Apa2an ini perintah Presiden tdk dipatuhi Firli ketua KPK

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, M.S. Kaban menyoroti penonaktifkan 51 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Ia pun mengaku heran dengan pernyataan Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang menyatakan keputusan penonaktifan pegawai KPK sudah sesuai arahan Presiden Jokowi.

Seperti diketahui sebelumnya, Jokowi menyampaikan bahwa TWK tak bisa serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan pegawai KPK 

Untuk itu, M.S. Kaban menilai Ketua KPK Firli Bahuri tidak mematuhi perintah presiden.

"Apa2an ini pemecatan penyidik KPK sesuai arahan Presiden kata BKN. Apa2an ini perintah Presiden tdk dipatuhi Firli ketua KPK," cuitnya seperti dilansir dari akun Twitter @MSKaban3, Senin (31 Mei 2021).

Ia pun menyinggung perihal diskriminasi pemerintah terhadap tenaga kerja asing (TKA) asal China dengan tenaga kerja Indonesia (TKI).

Selain itu, Ia pun menyinggung utang negara yang semakin tinggi hingga banyaknya pengangguran.

"Apa2an nih TKA RRC diskriminasi atas TKI bgsa sendiri. Apa2an ini hutang menjadi2 pengàngguran tak terbendung," ujarnya.

Melihat fenomena tersebut, M.S. Kaban menilai setiap ucapan yang keluar dari mulut Jokowi sebagai Presiden tidak pernah bisa di pegang.

"Presiden apaan nih omongan gak bisa dipegang," cuitnya.