Publik tidak salah jika mengait-nggaitkan adanya konflik kepentingan di balik megaprojek Prabowo. Apalagi bisnis senjata adalah bisnis yang besar, dan tidak bisa diaudit. 

Pengamat Politik dan Direktur Eksekutif Poligov Muhammad Tri Andika melihat bahwa megaprojek pengadaan alutsista bisa menjadi batu sandungan Prabowo di 2024. 

"Sebenarnya, rencana Menhan Prabowo terkait pengadaan alutsista sebesar 1.700 triliun, secara konsep, bisa dikatakan sebuah terobosan. Jumlah tersebut relatif kecil, karena diambil dari alokasi anggaran pertahanan 25 tahun kedepan," kata Andika dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (4/6).

Namun yang menjadi masalah, lanjut Andika, gagasan ini diiringi dengan adanya perusahaan PT TMI (Teknologi Militer Indonesia) yang diisi oleh kader-kader Gerindra. 

"Ini membuat gagasan Prabowo untuk memperkuat pertahanan yang kuat menjadi kontraproduktif," tegasnya.

Karena munculnya bersamaan, publik tidak salah jika mengait-nggaitkan adanya konflik kepentingan di balik megaprojek Prabowo. Apalagi bisnis senjata adalah bisnis yang besar, dan tidak bisa diaudit. 

"Sehingga, untuk mengawal terobosan besar tersebut, sebaiknya orang-orang dekat Prabowo tidak terlibat langsung dalam bisnis persenjataan. Prabowo sebagai menhan bisa berdayakan dan optimalkan KKIP," jelasnya.

"Terlebih lagi Prabowo mau maju kembali menjadi Capres. Jika Prabowo sukses membangun pertahanan Indonesia, ini akan menjadi portofolio bagi Prabowo di 2024," tambah Andika.

Prabowo harus belajar dari kasus korupsi Edi Prabowo. Jangan sampai image dan elektabilitas Prabowo yang sudah baik, tersandung dengan kasus-kasus yang tidak perlu. 

Sehingga, kalau Prabowo ingin sukses sebagai menteri pertahanan dan capres 2024, Prabowo harus menghindari berbagai macam bentuk potensi konflik kepentingan.