Kalau tak ada aral, Menteri Keuangan Sri Mulyani bakal mengerek naik besaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 12% pada 2022. Rencana mengundang reaksi hebat dari kalangan penguaha.

Rencana Sri Mulyani itu, tertuang dalam Revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Dan, Chairman Garudafood & DAW, Sudhamek AWS, menyatakan penolakannya. "Dalam situasi ekonomi yang sulit ini, kalau pemerintah tidak hati-hati dalam melakukan perubahan maka bisa memukul ekonomi dan akan jadi boomerang akhirnya," kata Sudhamek dikutip dari CNBC Indonesia, Jakarta, Selasa (8/6/2021).

Ia menekankan, saat ini, sangatlah tidak tepat bagi pemerintah untuk menaikkan tarif PPN. Alasannya, ya itu tadi, berdampak buruk kepada perekonomian nasional. Padahal, pemerintah tengah bekerja keras untuk memulihkan perekonomian yang terdampak pandemi COVID-19.

Apabila Sri Mulyani ngotot merealisasikan keinginannya itu, berdampak kepada kenaikan harga. Ujung-ujungnya semakin melemahkan daya beli masyarakat. "Jadi menurut saya sekarang ini momentum pemerintah keluarkan insentif bukan disinsentif. Jadi biarkan ekonomi pulih dulu, stabil baru di tata kembali," jelas Sudhamek yang menjabat Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu.

Namun, jika pemerintah ingin tetap menaikkan tarif PPN, ia merekomendasikan agar dilakukan secara progresif atau multi tarif. Untuk barang mewah yang dibeli oleh orang kaya bisa dikenakan tarif yang lebih tinggi, sedangkan barang primer diberikan tarif yang lebih rendah. "PPN kalau mau dinaikkan bisa secara progresif, kenaikan ke tingkat atas. Jadi semakin tinggi ekonominya dan semakin tinggi PPN nya masih logis. Tapi kalau kenaikan tarif PPN dipukul rata, saya khawatir momentum ekonomi yang baru tumbuh bisa terganggu lagi," tegasnya.