Indonesia ini enggak pernah kekurangan pemimpin, jadi jangan MPR membuat lembaran sejarah buruk bagi kehidupan mereka, karena akan dicap MPR pengkhianat reformasi

Pengamat politik Hendri Satrio mengatakan, jika ada kelompok yang menghendaki Jokowi untuk kembali menjabat sebagai presiden untuk satu masa periode lagi, sangat mungkin mereka adalah pengkhianat masa reformasi.

“Kalau sekarang ada kelompok-kelompok yang ingin periode presiden lebih dari dua kali itu sangat mungkin kelompok penghkhianat reformasi. Terus mereka ini orang-orang yang cinta sekali KKN seperti zaman orde baru,” ungkapnya, Kamis, (10/6).

Hendri mengatakan, ini adalah usaha kelompok tersebut untuk menjerumuskan Jokowi yang merupakan pemimpin dengan catatan sejarah baik.

“Seorang Jokowi yang memiliki catatan sejarah bagus tentang pembangunan infrastruktur di mana-mana dibuat dengan ide mendorong Jokowi jadi 3 periode. Pak jokowi itu udah ngomong enggak setuju, ini usaha untuk menjerumuskan. Jokowi pasti enggak setuju,” terangnya.

Indonesia tidak pernah kekurangan sosok pemimpin oleh karena itu ia berharap Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak menyetujui usulan tersebut.

“Indonesia ini enggak pernah kekurangan pemimpin, jadi jangan MPR membuat lembaran sejarah buruk bagi kehidupan mereka, karena akan dicap MPR pengkhianat reformasi,” katanya lagi.

Hendri menuturkan, hanya kelompok pecinta Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang menghendaki Jokowi menjadi presiden selama tiga periode.

Hal ini ia sampaikan langsung melalui akun Twitternya @satriohendri, hari ini, Kamis, 10 Juni 2021.

“Hanya kelompok Pecinta KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) yang ingin Jokowi 3 periode #Hensat,” tulisnya.

Isu tentang skenario masa jabatan Presiden selama tiga periode sebelumnya mengemuka usai disinggung oleh pendiri Partai Ummat, Amien Rais. 

Amien menyebut ada skenario mengubah ketentuan dalam UUD 1945 soal masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode. Menurut Amien, rencana mengubah ketentuan tersebut akan dilakukan dengan menggelar Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) guna mengubah atau mengamendemen UUD 1945. 

"Jadi, mereka akan mengambil langkah pertama meminta Sidang Istimewa MPR yang mungkin 1-2 pasal yang katanya perlu diperbaiki, yang mana saya juga tidak tahu," kata Amien 

Mantan politikus PAN itu melanjutkan, setelah Sidang Istimewa digelar, akan muncul usul untuk mengubah masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode. "Tapi, kemudian nanti akan ditawarkan pasal baru yang kemudian memberikan hak bahwa presiden itu bisa dipilih tiga kali," ujar Amien. 

Amien mengatakan, skenario itu muncul karena ada opini publik yang menunjukkan ke arah mana pemerintahan Presiden Joko Widodo melihat masa depannya.