Menjelang berakhirnya triwulan II-2021, keuangan negara semakin berdarah-darah. Pertanda, defisit APBN terus bertambah. Agar jangan kebablasen, BPK beri peringatan dini.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sudah mengkhawatirkan. Perlu segera diturunkan. Dikutip dari Okezone, penurunan defisit sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Di mana, defisit APBN harus kembali ke level 3% pada 2023.

Dan, Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, di tengah situasi pandemi Covid-19 dan ketidakpastian, pemerintah harus tetap memikirkan langkah-langkah dalam menurunkan defisit APBN. Salah satunya dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal, pengelolaan secara berurutan, dan risiko tetap terkendali. "Kondisi saat ini ketidakpastian masih akan dihadapi dan perlu dipikirkan bagaimana defisit APBN 2020 sebesar Rp945,77 triliun atau 6,13% terhadap PDB 2020 dapat diturunkan kembali di bawah 3% pada 2023," katanya dalam video virtual, Jakarta, Selasa (15/6/2021).

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah juga mewaspadai besaran defisit APBN tersebut. Komitmen menurunkan defisit APBN menuju di bawah 3% diklaim terus dijalankan pemerintah.

Adapun, menekan defisit menuju level di bawah 3% pada 2023, diharapkan tidak ada lonjakan kasus positif virus Covid-19 yang jadi ancaman. "Beban akibat kenaikan defisit yang besar akibat Covid-19 akan sangat mempengaruhi outlook APBN kita ke depan. Oleh karena itu berbagai langkah untuk tetap menjaga keseimbangan APBN dan memulihkan ekonomi harus dilakukan secara seimbang dan hati-hati," tandasnya.

Untuk menambal anggaran agar tidak semakin jebol, seperti biasanya, pemerintah memilih solusi: utang. Jadi, jangan heran kalau utang pemerintah terus menggunung.

Per Mei 2021, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI mencatat, posisi utang negara mencapai Rp6.418,15 triliun. Terdiri dari utang Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp5.580,02 triliun atau 86,94 persen, ditambah pinjaman Rp838,13 triliun atau 13,06 persen.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, tren peningkatan utang negara terjadi di seluruh dunia yang disebabkan upaya penanganan situasi pandemi di negara terkait. "Pada saat ekonomi merosot, kita lakukan counter cyclical dengan meminjam dan menggunakan uang pinjaman untuk kontraksi ekonomi. Ini dilakukan oleh semua negara di dunia," jelas Sri Mulyani.

Dalam data yang disajikan Sri Mulyani, utang SBN mencakup domestik sebesar Rp4,3 triliun yang terdiri dari Surat Utang Negara (SUN) sebesar Rp3,6 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) senilai Rp747 triliun. Kemudian, SBN valas mencatat nilai sebesar Rp1,2 triliun dengan SUN Rp984,2 triliun dan SBSN Rp241,5 triliun.

Kemudian, utang pinjaman pemerintah terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp12,32 triliun dan pinjaman luar negeri senilai Rp825,81 triliun. Pinjaman luar negeri itu mencakup pinjaman bilateral senilai Rp316 triliun, multilateral sebesar Rp465 triliun, dan commercial bank sebesar Rp43,46 triliun.

Sri Mulyani menjelaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan tetap fokus menjaga dan membangun hal-hal yang sifatnya secara fundamental penting bagi perekonomian nasional. "Jadi, untuk 2021 dan 2022 arahnya adalah reform dan pemulihan, selalu dua hal yang sama," tuturnya.