Nama keduanya muncul dalam percakapan Edhy Prabowo dengan stafsusnya bernama Safri terkait informasi perusahaan yang hendak mengikuti budi daya dan ekspor benur.

Nama Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin dan DPR RI, Fahri Hamzah muncul di sidang kasus suap ekspor benih bening lobster atau benur dengan terdakwa mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo.

Nama keduanya muncul dalam percakapan Edhy Prabowo dengan stafsusnya bernama Safri terkait informasi perusahaan yang hendak mengikuti budi daya dan ekspor benur.

Awalnya, jaksa KPK dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa kemarin mengonfirmasi ke Safri tentang penyitaan handphone-nya. Safri membenarkan itu, kemudian jaksa membuka chat antara Safri dan Edhy Prabowo.

"Ini ada WA dari BEP. Benar saudara saksi BEP ini pak Edhy Prabowo?" tanya jaksa KPK dan diamini Safri.

Berikut percakapan Edhy dan Safri yang dibaca jaksa KPK:

Edhy: Saf, ini orangnya Pak Azis Syamsudin Wakil Ketua DPR mau ikut budi daya lobster, Novel Esda

Safri: oke bang.

"Apa maksud Saudara saksi menjawab oke, Bang?" tanya jaksa.

"Maksudnya perintah beliau saya jalankan kalau untuk membantu secara umum, ya," jawab Safri.

"Berarti ada perintah dari Pak Edhy pada saat itu?" timpal jaksa dan dijawab 'iya' oleh Safri.

Safri menjadi saksi untuk lima terdakwa lainnya, yaitu Edhy Prabowo, Andreau Misanta Pribadi, Amiril Mukminin, Ainul Faqih, dan Siswandhi Pranoto Loe. Mereka didakwa bersama-sama menerima uang suap pemberian izin ekspor BBL senilai Rp25,7 miliar.

Namun, dalam kesaksiannya, Safri mengaku tidak mengetahui nama kedua perusahaan, baik yang terkait dengan Azis Syamsuddin maupun Fahri Hamzah.

"Berarti memang ada perintah dari Edhy? Saudara saksi masih ingat nama perusahaannya?" tutur jaksa.

"Saya tidak tahu, tapi saya hanya koordinasi dengan Saudara Andreau," kata Safri.

Adapun Andreau yang dimaksud Safri adalah Andreau Misanta Pribadi yang merupakan Sekretaris Pribadi (Sespri) dari Edhy Prabowo.

Bersama Safri, Andreau didakwa melakukan pengumpulan uang suap terkait izin ekspor BBL. Keduanya merupakan kepanjangan tangan dari Edhy Prabowo.

Dalam perkara ini, Edhy Prabowo diduga menerima suap untuk mempercepat pemberian izin ekspor BBL pada perusahaan eksportir.

Edhy juga diduga mendapat keuntungan dari kerja sama dengan PT Aero Cipta Kargo (ACK) yang menjadi perusahaan eksportir BBL ke luar negeri.

Melalui stafnya, Edhy Prabowo diduga mendapatkan keuntungan dari pembagian saham di PT ACK selama ekspor BBL berlangsung.