Perusahaan digital ada kecenderungan memilih berpindah ke negara yang memiliki tarif pajak rendah.

Sektor digital diharapkan bisa mendorong penerimaan negara yang tengah tertekan akibat pandemi Covid-19. Namun sayangnya, hal ini sulit dilakukan karena banyak perusahaan digital yang dengan mudah menghindar dari kewajiban perpajakannya.

"Seluruh dunia memahami sesudah Covid-19, ikhtiar untuk menaikkan penerimaan pajak. Namun perusahaan-perusahaan ini mudah sekali yang digital meng-avoid (hindari) pajak," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam webinar BPK, dikutip Kamis  (17/6/2021).

Perusahaan digital ada kecenderungan memilih berpindah ke negara yang memiliki tarif pajak rendah. Ia mencontohkan, perusahaan di AS dan Eropa yang memilih pindah ke Irlandia Utara.

"Terutama Amerika dan Eropa itu ke Irlandia Utara, karena itu dia hampir 0 persen corporate tax-nya," kata dia.

Jika ingin mengejar pajak perusahaan digital tersebut maka pemerintah harus menetapkan pajak badan yang lebih rendah dari negara tersebut. Namun hal ini tak mungkin dilakukan karena akan membuat keuangan negara menjadi tidak sehat.

Hal ini lah yang membuat negara di grup seven atau G7 memutuskan dan menyepakati untuk membuat pajak badan global minimal 15 persen. Artinya, semua negara-negara di dunia tak boleh menetapkan pajak badan di bawah 15 persen tersebut.

"Makanya sekarang G7, Joe Biden bertemu pertama kali dengan Janet, mereka menyepakati melakukan harus ada minimum taxation. Dia gunakan angka 15 persen," jelasnya.

Nantinya, kesepakatan yang telah diambil oleh G7 itu akan dibahas juga dalam forum G20 yang rencananya akan dilaksanakan di Indonesia. Selain itu isu lainnya yang akan dibahas adalah pemajakan kepada perusahaan digital yang tidak memiliki kantor fisik di suatu negara.

"Ini yang kami dengan Dirjen Pajak menyiapkan hal itu, debatnya negosiasi secara internasional akan menyangkut omzet, persentase yang boleh dibagi, threshold-nya. Kita punya daya tawar, tapi juga memperjuangkan," tegasnya.