Menurut Saiful Anam, HRS selama ini telah mengikuti semua prosedur dan mekanisme sidang dengan sebagaimana mestinya. Akan tetapi, sikap dan tindakan HRS dibalas dengan hal yang tidak seharusnya dilakukan JPU

Pernyataan Jaksa Penuntut Umum (JPU) di sidang perkara hasil Swab test COVID-19 RS Ummi Bogor, sebaiknya dikoreksi karena menyinggung jutaan pecinta Habib Rizieq Shihab (HRS). Hal tersebut disampaikan Analis Sosial Politik Universitas Nasional (Unas), Saiful Anam sebagai usulan dan masukan kepada Kejaksaan Agung (Kejagung).

Pasalnya, kata Saiful Anam, pernyataan JPU itu bersifat menantang pengikut terdakwa perkara hasil Swab test COVID-19 RS Ummi Bogor yang merupakan eks Imam Besar Front Pembela Islam (FPI).

Dalam sidang awal pekan ini dengan agenda replik, JPU menyatakan bahwa 'ternyata yang didengung-dengungkan sebagai seorang Imam Besar hanyalah isapan jempol belaka’.

Menanggapi pernyataan itu, sosok ulama yang kerap disapa HRS tersebut menilai JPU telah menantang umat Islam dan termasuk pengikutnya. Karena, label 'Imam Besar' yang melekat di depan namanya adalah bentuk kecintaan dari para pengikutnya.

Saiful Anam juga kahwatir, apa yang tersampaikan itu benar-benar mendorong pengikut HRS datang ke persidangan. Maka, ia menyarankan agar Kejaksaan Agung meralat apa yang disampaikan JPU di dalam sidang waktu itu.

"Tentu pihak kepolisian sedang ketar-ketir untuk menghalau segala kemungkinan terburuk apabila ratusan juta pecinta HRS akan turun ke pengadilan,"ujar Saiful Anam, Jumat (18/06/2021).

"Semoga tidak terjadi dan semoga Kejagung (Kejaksaan Agung) segera mengkoreksi pernyataan JPU dalam kasus HRS tersebut," sambungnya.

Terkait dengan materi replik JPU, Saiful Anam meminta agar ke depannya penegak hukum tidak asal menyampaikan hal-hal yang bersifat profokatif dan bisa menimbulkan keramaian.

"Saya kira Jaksa mesti hati-hati atas pernyataannya, karena bisa jadi atas pernyataannya tersebut akan memancing gerakan publik pecinta HRS, bukan tidak mungkin jutaan umat pecinta HRS seluruh Indonesia," ungkapnya.

Menurut Saiful Anam, HRS selama ini telah mengikuti semua prosedur dan mekanisme sidang dengan sebagaimana mestinya. Akan tetapi, sikap dan tindakan HRS dibalas dengan hal yang tidak seharusnya dilakukan JPU.

"Untuk itu saya kira menyinggung hal-hal yang bersifat personal akan memancing kemarahan jutaan pecinta HRS seluruh Indonesia," tandasnya.