DKI masih menunggu arahan pemerintah pusat terkait menarik rem darurat atau menerapkan PSBB ketat. Hal ini lah yang menjadi dasar Pemprov belum melakukan kebijakan tersebut.

Desakan agar Pemprov DKI Jakarta  menerapkan penguncian ketat (PSBB ketat) atau menarik 'rem darurat' terus bergulir hingga dari para pelaku kesehatan hingga kalangan DPR. Gubernur DKI Jakarta menjadi sasaran kritik.

Provinsi DKI Jakarta memang sedang mencatatkan kenaikan angka positif virus Corona sangat signifikan. Pada Minggu (20/6/2021), pasien yang terpapar positif Covid-19 mencapai 5.582 kasus, meningkat dari sehari sebelumnya sebanyak 4.895 kasus.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan pihaknya masih menunggu arahan pemerintah pusat terkait hal tersebut. Hal ini lah yang menjadi dasar Pemprov belum melakukan kebijakan tersebut.

"Semua kita diskusikan bersama pemerintah pusat, nanti kita tunggu keputusan pemerintah pusat ya," kata Riza dikutip dari detikcom, Minggu (20/6/2021).

Riza mengatakan kebijakan untuk menarik rem darurat memang sudah dipertimbangkan. Menurut Riza, setiap kebijakan terkait dengan PSBB harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan pemerintah pusat agar ada keserasian dengan daerah penyangga.

"Ya itu juga menjadi pertimbangan dalam diskusi kami dalam dialog kami, namun kemudian sejak ada PPKM kewenangan itu terpusat. Jadi ada kewenangan pemerintah daerah dalam rangka menjaga keserasian irama bersama antara setiap provinsi Jakarta dengan daerah penyanggah dengan Banten dengan Jabar, Jatim, Jateng, Jogja dan sebagainya, maka pelaksanaan PPKM itu yang memutuskan itu pemerintah pusat," katanya.

Ia menambahkan untuk sementara Pemprov DKI sedang berupaya meningkatkan penerapan protokol kesehatan. Dia mengimbau agar masyarakat untuk tidak bepergian dan tetap berada di rumah meski pada saat libur.

"Sejauh ini kita upayakan masyarakat untuk melaksanakan protokol secara baik, secara ketat, kita minta untuk tidak keluar rumah sekalipun Sabtu, Minggu, libur tetap berada di rumah bersama keluarga inti. Bila perlu tidak berkunjung ke mana-mana termasuk ke sanak keluarga lainnya di luar rumah kita sendiri. Jadi tetaplah berada di rumah karena tempat terbaik ada di rumah," kata Riza.

Kebijakan Pemerintah Pusat

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti mengatakan, kebijakan rem darurat merupakan kewenangan pemerintah pusat, meski kondisi Covid-19 saat ini mirip seperti Februari saat pertambahan kasus harian tinggi, bahkan menembus angka 4.213 kasus.

"Kebijakan ada di tingkat pusat. Karena [PPKM skala mikro] dari pusat," ucap Widyastuti.

DKI Jakarta kembali memperpanjang PPKM skala mikro hingga 28 Juni 2021. Pada PPKM kali ini, kegiatan dibatasi hingga pukul 21.00 WIB.

Untuk diketahui, penambahan kasus Covid-19 di DKI Jakarta kembali pecah rekor, Minggu (20/6). Data Satgas Covid-19 mencatat penambahan di DKI Jakarta sebanyak 5.582 kasus baru.

Angka penambahan ini membuat DKI Jakarta mencatatkan rekor kasus baru selama empat hari beruntun.

Berdasarkan data, pada Kamis (17/6) tercatat penambahan sebanyak 4.144 kasus, lalu Jumat (18/6) sebanyak 4.737, sehari kemudian pada Sabtu (20/6) sebanyak 4.895 kasus.

Akumulasi kasus Covid-19 di Jakarta menjadi 474.029 kasus. Sebanyak 435.904 di antaranya sembuh, dan 7.768 orang meninggal dunia.