Program di bawah komando Menhan Prabowo Subianto itu dinilai tidak memiliki target produksi yang terukur.

Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk mengevaluasi total program food estate. Pasalnya, program di bawah komando Menhan Prabowo Subianto itu dinilai tidak memiliki target produksi yang terukur.

"Komisi IV DPR RI mengkritisi program food estate yang dinilai tidak memiliki target produksi yang terukur," kata pimpinan rapat dari Komisi IV Anggia Erma Rini saat membacakan kesimpulan rapat kerja dengan Menteri Pertanian, sebagaimana dikutip dari Antara, Senin (21/6/2021).

Oleh karena itu, Komisi IV meminta Kementerian Pertanian melakukan evaluasi paling lambat pada Agustus 2021 terkait program tersebut untuk kemudian dibahas kembali.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dikutip Kompas.com menjelaskan pengembangan food estate atau lumbung pangan dilakukan sesuai fokus kementerian untuk bisa mencapai ketahanan pangan.

Ia juga mengatakan food estate pun dikembangkan bukan di daerah eksisting, namun daerah yang perlu pengembangan karena program tersebut memungkinkan masuknya intervensi sarana dan prasarana produksi hingga budidaya.

"Anggarannya itu lebih besar di lahan. Kalau kita (Kementan) sebenarnya hanya berada pada, kalau lahan secara teknis memungkinkan, kami masuk," katanya.

Syahrul menuturkan masuknya Kementan pun harus membawa multikomoditi hingga ternak. Pihaknya juga perlu masuk membawa mekanisasi dan teknologi. Misalnya pengolah beras untuk jadi beras medium dan selanjutnya pengolah beras menjadi beras premium bernilai jual tinggi.
"Jadi kita harap tidak hanya untuk konsumsi nasional tapi juga konsumsi khusus. Kami harap Agustus nanti akan ada ekspor merdeka di mana konsumsi komoditi-komoditi tertentu akan menjadi ekspor utama kita, termasuk beras. Kita sedang bekerja sama untuk itu," katanya.

Syahrul menyangkal penilaian soal program food estate yang dinilai tidak memiliki hasil nyata. Pasalnya, menurut dia, proyek food estate yang digarap oleh Kementerian Pertanian cukup menunjukkan hasil.

Pemerintah tengah memprioritaskan proyek food estate di wilayah Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara.

Di Kalimantan Tengah, food estate akan dibangun di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulau Pisau.

Kemudian di Sumatera Utara, food estate dibangun di Kabupaten Humbang Hasundutan.

Dalam pelaksanaan proyek ini, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) akan fokus menanam singkong. Sementara bahan pangan lainnya dipegang oleh Kementerian Pertanian (Kementan).

Food Estate di Sumut

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi dikutip Kompas.com menyatakan Proyek Food Estate yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan telah terbukti gagal seiring dengan hasil panen yang tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Dari informasi awal yang dikumpulkan oleh Center for Budget Analysis (CBA), diketahui bahwa panen yang dihasilkan di proyek Food Estate tersebut jauh dari modal yang dikeluarkan pemerintah untuk mendanai proyek ini.

Hal ini karena tanaman yang di tanam pada kawasan Food Estate tidak sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada.

"Masyarakat tidak mendapatkan manfaat dari keberadaan Food Estate ini karena proyek dipaksakan di lokasi yang tidak tepat. Tanaman bawang merah dan bawang putih yang ditanam di lokasi tersebut, belakangan tidak membuahkan hasil karena lahan tidak sesuai dengan karakteristik tanaman yang ditanam," kata Uchok dalam keterangan resminya, Senin (21/6/2021).

Selain itu, menurut Uchok, karakteristik sosial-ekonomi masyarakat di Humbang Hasundutan yang secara turun temurun banyak menggantungkan pendapatannya dari hutan sebagai pengumpul getah kemenyan, akan sulit menerima kehadiran Food Estate yang lebih banyak melakukan aktivitas pengolahan/pertanian.

"Jika terus dipaksakan, proyek Food Estate akan menguras APBN dan hanya menguntungkan kelompok-kelompok pemburu rente dari proyek ini. Sementara masyarakat dan negara tidak akan mendapatkan apapun dari proyek Food Estate ini," kata dia.