Ebrahim Raisi langsung membuat pernyataan 'nge-gas' dengan menyatakan bahwa dirinya tak berminat bertemu dengan Presiden Amerika Serikat, (AS), Joe Biden.

Presiden terpilih Iran, Ebrahim Raisi langsung membuat pernyataan 'nge-gas' dengan menyatakan bahwa dirinya tak berminat bertemu dengan Presiden Amerika Serikat, (AS), Joe Biden. 

Raisa juga tak akan bernegosiasi atas program rudal balistik Teheran dan dukungannya terhadap milisi regional. "AS berkewajiban untuk mencabut semua sanksi yang menindas terhadap Iran," kata Raisi dalam konferensi pers, seperti dilansir dari Kantor Berita AP.

Dalam konferensi pers, Raisi duduk di depan banyak mikrofon, sebagian besar dari Iran dan negara-negara rumah bagi milisi yang didukung oleh Teheran.

Dia tampak gugup di awal komentar-komentarnya, tetapi perlahan-lahan mulai rileks selama konferensi pers selama satu jam.

Ditanya tentang program rudal balistik Iran dan dukungannya terhadap milisi regional, Raisi menggambarkan isu-isu itu sebagai "tidak dapat dinegosiasikan." Raisi hanya menjawab singkat ketika ditanya apakah berminat bertemu Biden. "Tidak," jawabnya.

Diketahui, Ebrahim Raisi terpilih menjadi presiden dalam Pemilihan Presiden Iran digelar pada Jumat (18/6) lalu. Raisi memenangkan 61,95 persen suara dengan jumlah pemilih yang hanya mencapai sebesar 48,8 persen dari total pemilih yang berhak.

Media Iran menganggap pria yang kerap memakai sorban hitam itu sebagai penerus Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei.


Raisi termasuk dalam kubu ultrakonservatif yang tidak percaya Amerika Serikat. Ia bahkan kerap menganggap AS sebagai "Setan Besar".

Oleh karena itu, dia kemudian dikenal sebagai salah satu oposisi Presiden Hassan Rouhani selama ini, yang memiliki pendekatan lebih moderat terhadap bangsa Barat, terutama AS.

Negara Paman Sam bereaksi dengan terpilihnya Raisi. Amerika Serikat mengatakan menyesalkan bahwa warga Iran tidak dapat berpartisipasi dalam "proses pemilihan yang bebas dan adil" dalam pemilihan presiden negara itu.

Raisi adalah salah satu dari empat hakim, yang kemudian dikenal sebagai "komite kematian", yang diduga menghukum mati sekitar 5.000 pria dan wanita, kata Amnesty International.